Info86news.com
Muara Teweh, 2 Januari 2025 – Pernyataan pihak Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Hajak yang menyebutkan bahwa pasokan gas LPG 3 kg di Kabupaten Barito Utara “normal bahkan dilebihkan” tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Masyarakat terus mengeluhkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak masuk akal, memunculkan kecurigaan adanya masalah serius dalam distribusi yang belum terungkap secara transparan.
Pasokan Memadai, tetapi Menghilang di Tengah Jalan
Pihak SPBE Hajak mengklaim bahwa setiap hari mereka mengirim hingga 14 loading order (LO) ke wilayah Muara Teweh dan Puruk Cahu, bahkan menambah kapasitas dari dua truk menjadi lima truk selama periode liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, fakta menunjukkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon 3 kg, bahkan setelah mencarinya hingga ke berbagai pangkalan. Jika stok benar-benar memadai, ke mana gas tersebut menghilang?
Penyimpangan yang Diabaikan?
Kadisdagrin Barito Utara, Dewi Handayani, menyebutkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran distribusi gas berada di ranah aparat penegak hukum. Namun, pernyataan ini justru menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antara pemerintah daerah, agen, dan pihak penegak hukum. Apakah pemerintah sekadar menunggu laporan tanpa mengambil langkah proaktif?
Bukan tidak mungkin ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menimbun gas atau menjualnya di luar jalur resmi dengan harga tinggi. Apakah tidak ada sistem kontrol yang memadai untuk memastikan distribusi gas bersubsidi ini sampai ke masyarakat yang membutuhkan?
Minimnya Aksi Nyata di Lapangan
Langkah peninjauan yang dilakukan tim Satgas pada 1 Januari 2025 juga menimbulkan tanda tanya. Dengan sebagian besar agen dan pangkalan tutup karena liburan, tim hanya berhasil mendapatkan informasi dari satu SPBE. Apakah peninjauan ini benar-benar efektif atau sekadar formalitas untuk meredam kritik publik?
Krisis Transparansi dan Akuntabilitas
Pernyataan pihak SPBE yang menepis isu bahwa pasokan berasal dari Ampah, tanpa memberikan rincian mekanisme distribusi, semakin memperkeruh situasi. Jika rantai distribusi gas bersubsidi ini tidak dibuka secara transparan, bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau permainan harga di tingkat agen dan pengecer?
Dampak pada Masyarakat Kecil
Kelangkaan gas LPG 3 kg bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat miskin yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini. Dengan harga yang melambung hingga dua kali lipat, banyak keluarga yang kesulitan mencukupi kebutuhan harian. Siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan ini?
Tuntutan Solusi Konkret
Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus segera:
1. Melakukan audit mendalam terhadap rantai distribusi LPG, mulai dari SPBE hingga ke pangkalan dan pengecer.
2. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan atau pelanggaran distribusi.
3. Membuka data distribusi secara transparan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat.
4. Menyiapkan sistem pengawasan yang lebih baik, termasuk inspeksi mendadak dan laporan harian pasokan serta penyaluran.
Krisis yang Berulang
Kelangkaan LPG 3 kg di momen penting seperti Natal dan Tahun Baru bukan pertama kali terjadi. Jika pemerintah daerah tidak segera bertindak tegas, masalah ini akan terus berulang, semakin memperburuk kepercayaan masyarakat dan membebani kelompok rentan.
“Gas LPG 3 kg adalah hak masyarakat kecil. Jika pasokan diklaim normal tetapi gas tetap sulit ditemukan, ini jelas menunjukkan ada yang tidak beres dalam sistem distribusi. Kami menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji,” tegas salah seorang warga Muara Teweh.
Masalah ini bukan hanya soal gas, tetapi soal keadilan dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak masyarakat kecil. Jika tidak ada perubahan, masyarakat berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam distribusi gas bersubsidi ini.
