Limapuluh Kota – info86news.com Rencana Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak menuai perhatian publik. Sejumlah pihak mempertanyakan proses pembelian lahan proyek strategis tersebut, khususnya terkait perbedaan harga dan kelayakan lokasi.
Pembangunan RSUD baru merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Lokasi IKK Sarilamak dipilih karena dinilai strategis, terhubung ke berbagai kecamatan, dan direncanakan menjadi pusat rujukan 13 puskesmas. Target pembangunan fisik dimulai pada 2026, dengan harapan dapat menjadi pusat layanan unggulan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan pada Harga dan Lokasi
Menurut perangkat nagari Sarilamak, harga pasar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di lokasi tersebut berkisar Rp30.000–Rp60.000 per meter. Namun, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, harga pembelian lahan untuk RSUD mencapai Rp80.000 per meter dengan luas 37.940 m², yang disebut telah melalui proses penilaian appraisal publik.
Kondisi lahan yang berada di area berkontur miring juga menjadi perhatian karena berpotensi menambah biaya konstruksi. Sejumlah warga menilai transparansi harga dan kelayakan lahan perlu dipastikan agar proyek berjalan efektif dan efisien.
Tanggapan Dinas Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Limapuluh Kota, Yulia Masna, menjelaskan bahwa pembelian lahan dilakukan sesuai prosedur, namun arsip pembelian tidak dapat dibuka kepada publik karena dikategorikan sebagai dokumen negara. “Arsip jual beli adalah dokumen negara, tidak bisa kami perlihatkan,” ujarnya, Selasa (12/8).
Dorongan Keterbukaan
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein, mendorong pemerintah daerah membuka informasi secara terbatas atau menggelar forum dialog publik. “Langkah ini akan membantu mengurangi spekulasi dan memperkuat integritas pemerintah daerah,” katanya.
Masyarakat berharap pembangunan RSUD baru ini tidak hanya menghasilkan fasilitas kesehatan yang memadai, tetapi juga menjadi contoh pelaksanaan proyek publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan bersama.
Jurnalis, info86news.com
