http://info86news.com | Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, melaporkan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian ATR/BPN yang terus melampaui target dalam lima tahun terakhir.
Laporan ini disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Selasa (16/09/25).
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski tahun 2021 mengalami anomali akibat pandemi Covid-19, sejak 2022 hingga 2024 capaian kami sudah kembali optimal,” jelas Pudji.
Adapun Rincian Capaian PNBP:
- 2021: Target Rp2,44 triliun, realisasi 91,65% (terkendala pandemi Covid-19)
- 2022: Target Rp2,33 triliun, realisasi 118% (Rp2,63 triliun)
- 2023: Target Rp2,5 triliun, realisasi 121,88% (Rp3,05 triliun)
- 2024: Target Rp3 triliun, realisasi 102,04% (Rp3,06 triliun)
Untuk tahun anggaran 2025, target ditetapkan Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi telah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31%, dan Sekjen menilai capaian ini cukup positif meski membutuhkan percepatan agar target akhir tahun dapat tercapai.
Pudji menegaskan, penyesuaian tarif PNBP sesuai PP Nomor 128 Tahun 2015 tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Peningkatan PNBP memperkuat APBN dan menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujarnya.
PNBP juga dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan digitalisasi layanan pertanahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sekjen Pudji menekankan bahwa penyesuaian PNBP tidak memberatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
“Mereka tetap bisa mengakses layanan pertanahan dengan biaya minimal. Prinsip inklusivitas pelayanan publik tetap kami pegang,” tambahnya.
Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan dihadiri para Dirjen Kementerian ATR/BPN, termasuk Embun Sari (Dirjen Pengadaan Tanah), Jonahar (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang), Iljas Tedjo Prijono (Dirjen Penanganan Sengketa), serta pejabat tinggi pratama lainnya. Sejumlah perwakilan daerah Kementerian ATR/BPN mengikuti rapat secara daring.
Capaian positif PNBP ini menunjukkan komitmen ATR/BPN dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga keseimbangan fiskal negara.(jk)
(Sumber: Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN)
