JAKARTA info86News.Com Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, kembali mengangkat isu krusial terkait maraknya praktik kriminalisasi yang dialami para pejuang agraria dan pembela lingkungan hidup di berbagai daerah. Sorotan ini disampaikan menyusul berbagai laporan dan aksi unjuk rasa yang terus bermunculan, salah satunya kasus yang menimpa aktivis di Jepara.
Melalui unggahan di media sosial resmi DPP Partai Golkar, Benny Utama secara tegas menyoroti adanya kecenderungan represif yang dialami warga maupun aktivis yang berjuang mempertahankan hak atas tanah dan kelestarian alam. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah aksi protes dengan spanduk bertuliskan “Hentikan Kriminalisasi 3 Pejuang Lingkungan Jepara”, yang menjadi bukti nyata semakin seringnya pembela kepentingan publik diperlakukan sebagai pihak hukum.
Benny Utama menegaskan, kebebasan berpendapat dan berjuang demi kepentingan lingkungan serta hak ulayat masyarakat tidak seharusnya dijawab dengan proses hukum yang bernuansa kriminalisasi. Menurutnya, langkah represif tersebut justru mematikan ruang demokrasi dan menutup jalur penyelesaian masalah secara adil dan berkeadilan.
“Sangat disayangkan ketika suara-suara yang memperjuangkan kelestarian alam dan hak warga atas tanah mereka justru dihadapi dengan jerat hukum. Ini bukan cara menyelesaikan masalah, melainkan bentuk pembungkaman yang harus kita perjuangkan bersama untuk dihentikan,” tegas Benny Utama.
Politikus senior ini mengingatkan, negara wajib hadir melindungi warga yang berjuang menjaga sumber daya alam, bukan sebaliknya memihak kepentingan segelintir pihak yang merugikan rakyat banyak. Ia juga meminta aparat penegak hukum agar lebih teliti dan objektif dalam memproses setiap perkara, memastikan tidak ada lagi pembela lingkungan yang dikorbankan semata-mata karena memperjuangkan hak konstitusional mereka.
Benny berkomitmen akan terus mendorong Komisi III DPR RI untuk mengawasi penanganan kasus-kasus serupa, serta memastikan setiap kebijakan dan penegakan hukum tetap berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Ia menegaskan, kriminalisasi terhadap pejuang agraria dan lingkungan harus segera diakhiri demi menjaga keseimbangan ekologis dan keadilan bagi masyarakat.
(Abdi Novirta)
