PASAMAN BARAT, SUMATERA BARAT INFO86NEWS.COM Aktivitas pengambilan material batu gajah di aliran Sungai Batang Lango, Kampuang Sawah, Nagari Kajai Selatan, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjadi perhatian publik. Kegiatan yang dilaporkan berlangsung di kawasan sungai tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait legalitas perizinan, pihak pengelola, asal-usul material, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan.
Informasi awal mengenai dugaan aktivitas pengambilan batu gajah tersebut dikutip dari pemberitaan media online P2NAPAS.news. Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sejumlah pertanyaan mendasar kini menunggu penjelasan resmi. Apakah aktivitas pengambilan material tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan? Siapa pihak yang bertanggung jawab mengelola kegiatan tersebut? Ke mana material hasil pengambilan sungai didistribusikan?
Pertanyaan tersebut semakin penting setelah muncul informasi mengenai dugaan pasokan material batu gajah dari Sungai Batang Lango untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Informasi itu perlu ditelusuri secara profesional dan transparan. Sebab, apabila material tersebut benar digunakan untuk proyek pemerintah, legalitas sumber material dan dokumen pengadaannya merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
AKTIVITAS PENGAMBILAN BATU GAJAH PERLU DIPERIKSA, JANGAN ADA PEMBIARAN
Berdasarkan informasi masyarakat serta laporan KONTRAS Independent Media tertanggal 5 November 2026, aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango menjadi perhatian warga.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai status kegiatan tersebut, termasuk apakah pengambilan material telah memenuhi persyaratan perizinan, ketentuan teknis, serta aturan perlindungan lingkungan yang berlaku.
Pemerintah perlu memastikan siapa pengelola kegiatan, apa dasar legalitasnya, bagaimana mekanisme pengambilan material dilakukan, serta apakah aktivitas tersebut berada dalam batas kewenangan dan ketentuan yang diperbolehkan.
Gubernur Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diminta tidak mengabaikan persoalan ini.
Instansi terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi guna memastikan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan juga perlu mencakup identitas pengelola, dokumen perizinan, lokasi kegiatan, volume material yang diambil, serta jalur distribusinya.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DUGAAN MATERIAL DIPASOK UNTUK PROYEK PEMPROV SUMBAR, ASAL-USULNYA HARUS DITELUSURI
Hal lain yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai dugaan pasokan batu gajah dari Sungai Batang Lango untuk kebutuhan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Informasi ini membutuhkan klarifikasi dari instansi teknis maupun pihak pelaksana proyek yang bersangkutan.
Apabila benar material dari lokasi tersebut digunakan untuk proyek pemerintah, publik berhak mengetahui asal-usul material, identitas pemasok, serta dokumen yang menjadi dasar pemanfaatan dan pengadaannya.
Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:
1. Siapa perusahaan atau pihak yang memasok material batu gajah?
2. Dari mana lokasi sumber pengambilan material tersebut?
3. Apakah sumber material memiliki dokumen legalitas sesuai ketentuan?
4. Apakah dokumen asal-usul material telah diverifikasi sebelum digunakan?
5. Bagaimana proses pengadaan dan administrasi pembelian material dilakukan?
6. Siapa pihak yang bertanggung jawab memastikan legalitas material tersebut?
Jangan sampai proyek pembangunan yang menggunakan uang rakyat justru menimbulkan persoalan baru akibat ketidakjelasan asal-usul material.
Transparansi pengadaan merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah. Setiap material yang digunakan dalam proyek pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sumber dan legalitasnya.
GUBERNUR SUMBAR DAN PEMKAB PASAMAN BARAT DIMINTA MEMBERIKAN KLARIFIKASI
Redaksi Info86News.com meminta Gubernur Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memberikan perhatian serius terhadap informasi dugaan aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango.
Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi dari pemerintah:
1. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengetahui aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango?
2. Apakah kegiatan tersebut telah memiliki izin atau dasar legalitas yang sah?
3. Apakah benar material dari lokasi tersebut dipasok untuk kebutuhan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
4. Siapa pihak pengelola dan pemasok material tersebut?
5. Apakah dokumen asal-usul material telah diverifikasi oleh instansi teknis?
6. Apakah pemerintah akan memerintahkan pemeriksaan langsung ke lokasi?
7. Jika ditemukan pelanggaran, langkah administratif maupun hukum apa yang akan ditempuh sesuai kewenangan?
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
Pemerintah tidak perlu alergi terhadap pertanyaan kritis dari media. Sebaliknya, keterbukaan informasi justru menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan penggunaan anggaran publik.
DAMPAK LINGKUNGAN SUNGAI BATANG LANGO JANGAN DIABAIKAN
Selain persoalan legalitas, kondisi lingkungan Sungai Batang Lango juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Dinas Lingkungan Hidup, instansi ESDM, serta instansi teknis terkait diharapkan melakukan pemeriksaan dan kajian lapangan terhadap kemungkinan dampak aktivitas pengambilan material tersebut.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:
– Kemungkinan perubahan morfologi dan alur sungai.
– Potensi pengikisan tebing sungai.
– Perubahan sedimentasi dan kondisi dasar sungai.
– Gangguan terhadap ekosistem perairan.
– Potensi dampak terhadap lahan pertanian dan infrastruktur masyarakat sekitar.
Penilaian tersebut harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan teknis dan fakta di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Jangan sampai pemanfaatan sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi justru menimbulkan kerugian lingkungan dan masyarakat.
Sungai merupakan bagian penting dari ekosistem sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, setiap kegiatan pemanfaatan material harus memperhatikan ketentuan hukum, aspek teknis, dan perlindungan lingkungan.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TELUSURI JIKA DITEMUKAN INDIKASI PELANGGARAN
Apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi aktivitas tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, aparat penegak hukum diharapkan melakukan penelusuran sesuai kewenangannya.
Penelusuran hendaknya tidak hanya berhenti pada aktivitas pekerja di lapangan, tetapi juga mencakup pihak pengelola, pemasok, penerima material, serta pihak lain yang terbukti memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.
Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Namun demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
INFO86NEWS.COM: PUBLIK BERHAK TAHU, PEMERINTAH WAJIB TRANSPARAN!
Redaksi Info86News.com menilai informasi dugaan aktivitas pengambilan batu gajah di Sungai Batang Lango perlu segera mendapatkan kejelasan dari instansi berwenang.
Legalitas kegiatan, identitas pengelola, asal-usul material, jalur distribusi, hingga dugaan keterkaitannya dengan proyek Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan sejumlah aspek yang patut ditelusuri secara profesional.
Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam di wilayahnya dimanfaatkan tanpa memperoleh kejelasan mengenai legalitas kegiatan dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan.
Hukum harus berlaku sama bagi setiap pihak. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu.
RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum menerima klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, instansi terkait, pihak pengelola aktivitas pengambilan material, maupun pihak pelaksana proyek yang diduga berkaitan dengan pasokan material tersebut.
Redaksi Info86News.com tetap membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan berimbang.
Hak jawab dan hak koreksi diberikan seluas-luasnya kepada Gubernur Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, instansi ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, aparat penegak hukum, pihak pengelola kegiatan, serta pihak pelaksana proyek.
Jangan menunggu sungai mengalami kerusakan baru dilakukan pemeriksaan. Jangan menunggu masyarakat dirugikan baru pengawasan diperketat.
Kepastian hukum, transparansi penggunaan anggaran, dan perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
(TIM REDAKSI INFO86NEWS.COM)
