JAKARTA – Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mendesak pemerintah agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan penyebaran HIV di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta pengawasan penyebaran HIV di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Rabu (11/11/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Sutan Nasomal menilai persoalan HIV merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya berfokus pada penanganan pasien, tetapi juga harus memperkuat edukasi dan pencegahan agar risiko penularan dapat ditekan.
“Negara harus hadir secara nyata. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru mengambil tindakan. Pencegahan, edukasi, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan harus diperkuat secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta institusi terkait lainnya.
Menurut Sutan Nasomal, penanganan HIV tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas sektor agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akses pemeriksaan kesehatan, serta pelayanan medis tanpa diskriminasi.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya HIV, termasuk pentingnya menghindari perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik, serta mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Lebih lanjut, Sutan Nasomal meminta para ahli kesehatan dan pakar HIV/AIDS agar memberikan masukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait strategi nasional pencegahan dan penanggulangan HIV.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian nasional. Para ahli kesehatan perlu menyampaikan rekomendasi berdasarkan data dan kajian ilmiah kepada Presiden agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya melindungi generasi muda harus dilakukan melalui pendidikan kesehatan, pengawasan lingkungan pergaulan, penguatan keluarga, serta pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
Sutan Nasomal juga mengingatkan agar kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan HIV tetap berlandaskan hukum, ilmu pengetahuan, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Menurutnya, identitas atau orientasi seksual seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa orang tersebut merupakan sumber penularan HIV. Pencegahan harus diarahkan pada faktor risiko dan jalur penularan yang telah dibuktikan secara medis.
“Keselamatan masyarakat dan masa depan generasi bangsa harus menjadi prioritas. Pemerintah harus serius, tegas, dan konsisten dalam menjalankan program pencegahan HIV di seluruh Indonesia,” tutupnya.
NARASUMBER:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID)
Pimpinan/Penanggung Jawab LBH Sembilan (9)
Ketua Umum YPLBH Profesor Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Rektor UBNB dan Guru Besar STIA, STIH, STIK Pronass.
