PASAMAN, SUMATERA BARAT – Bupati Pasaman, Welly Suhery, memberikan peringatan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah nagari agar lebih serius mendukung dan menyukseskan program pembangunan daerah.

Peringatan tersebut disampaikan Welly saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Selasa (17/11/2026). Rapat yang diikuti seluruh OPD, jajaran kecamatan hingga pemerintah nagari itu menjadi momentum evaluasi terhadap capaian program dan tanggung jawab masing-masing jajaran pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Welly secara khusus menyoroti minimnya dukungan sejumlah pemerintah nagari terhadap program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman. Ia menilai masih terdapat wali nagari yang belum menunjukkan partisipasi maksimal dalam mendukung program pembangunan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan kegiatan job fair atau bursa kerja. Menurutnya, kegiatan tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan akibat minimnya keterlibatan pemerintah nagari, meskipun Dinas Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada masing-masing pemerintah nagari.
Padahal, program bursa kerja membutuhkan dukungan pemerintah nagari agar informasi mengenai kesempatan kerja dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah.
“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Welly dengan nada kecewa.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah nagari tidak boleh hanya menjalankan rutinitas administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, pemerintah nagari memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan program pembangunan kabupaten yang manfaatnya ditujukan bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin hanya dibebankan kepada OPD sebagai pelaksana teknis. Dibutuhkan sinergi dan komitmen seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga nagari.
Kepala OPD Terancam SP3, Tunjangan hingga Jabatan Jadi Perhatian
Selain menyoroti pemerintah nagari, Bupati Welly juga memberikan perhatian serius terhadap capaian kinerja seluruh OPD.
Ia menegaskan, kepala OPD yang tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal sepanjang tahun anggaran 2026 akan menghadapi evaluasi dan sanksi administratif, termasuk kemungkinan pemberian Surat Peringatan Ketiga (SP3).
Sanksi tersebut juga dapat berimplikasi terhadap penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP), sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, evaluasi jabatan dapat dilakukan apabila pejabat bersangkutan tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
Penegasan ini menjadi peringatan bagi seluruh kepala OPD agar tidak mengabaikan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Bupati Welly juga meminta seluruh pekerjaan pembangunan dan program masing-masing OPD dapat dituntaskan 100 persen pada akhir November 2026.
Karena itu, setiap kepala OPD diminta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target, baik dari sisi pelaksanaan fisik, administrasi maupun pertanggungjawaban anggaran.
“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, rapat evaluasi tersebut bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, melainkan menjadi salah satu instrumen untuk mengukur keseriusan dan tanggung jawab masing-masing pimpinan OPD dalam merealisasikan program pembangunan.
Seluruh kepala OPD diminta segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum selesai, memperkuat pengawasan serta mengambil langkah konkret agar seluruh target dapat dituntaskan tepat waktu.
“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Evaluasi Bukan Sekadar Formalitas
Penegasan Bupati Pasaman tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan kepala OPD bukan sekadar kedudukan struktural, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan hasil nyata.
Evaluasi kinerja diperlukan agar setiap program pemerintah tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat tentu berharap seluruh jajaran Pemkab Pasaman mampu membangun koordinasi yang lebih baik, meningkatkan disiplin kerja serta menunjukkan tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Pasaman tidak hanya tercermin dalam angka serapan anggaran, tetapi juga melalui hasil pekerjaan yang berkualitas dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Kini, komitmen seluruh OPD dan pemerintah nagari menjadi perhatian penting dalam memastikan target pembangunan Kabupaten Pasaman Tahun 2026 dapat tercapai sesuai harapan.
- (Abdi Novirta)










