PASAMAN, SUMATERA BARAT imfo86news.com Menanggapi pemberitaan terkait pelayanan rujukan pasien dan dugaan pungutan biaya ambulans di Puskesmas Bonjol, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman melakukan evaluasi internal serta klarifikasi langsung terhadap petugas yang terlibat dalam penanganan pasien.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Bupati Pasaman, Welly Suhery, khususnya terkait fasilitas ambulans gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan.
Evaluasi dan klarifikasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026) di Aula Lantai II Gedung Puskesmas Bonjol. Kegiatan dipimpin Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Ns. Ismail, S.Kep, mewakili Kepala Dinas Kesehatan, didampingi Kepala Puskesmas Bonjol, Ns. Rosenani, S.Kep, serta seluruh jajaran tenaga kesehatan.
Dalam evaluasi tersebut, Dinas Kesehatan menelusuri kronologi penanganan pasien, mulai dari proses penjemputan, tindakan medis di puskesmas, hingga koordinasi dengan rumah sakit rujukan.
Usai evaluasi, jajaran Dinas Kesehatan memberikan keterangan resmi kepada Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman di ruang Kepala Puskesmas Bonjol.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman, Ns. Ismail, S.Kep, menegaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap petugas yang bertugas saat kejadian, tahapan penanganan pasien telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan dan penanganan kegawatdaruratan.
“Kami telah melakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh. Berdasarkan keterangan petugas, sejak pasien masuk hingga mendapatkan penanganan kegawatdaruratan, pelayanan telah dilakukan sesuai SOP. Pasien tidak diabaikan, melainkan terlebih dahulu mendapatkan tindakan medis untuk menstabilkan kondisinya sembari petugas melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan,” ungkap Ismail.
Dinkes Bantah Ada Pungutan Ambulans Rp400 Ribu
Menanggapi informasi mengenai dugaan permintaan biaya ambulans sebesar Rp400 ribu, Ismail menegaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi internal, tidak terdapat pungutan biaya untuk pelayanan ambulans rujukan kegawatdaruratan sebagaimana yang menjadi bagian dari Program Unggulan Bupati Pasaman.
Ia menyebutkan, informasi tersebut diduga berawal dari kesalahpahaman komunikasi antara petugas dan keluarga pasien di lapangan.
Ismail juga menegaskan bahwa fasilitas ambulans gratis diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan sesuai ketentuan program.
“Layanan ambulans gratis dalam Program Unggulan Bapak Bupati benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan emergency atau kegawatdaruratan. Mulai dari rujukan bidan desa ke puskesmas, rujukan dari puskesmas ke RSUD, hingga pengantaran jenazah dari rumah duka ke pandam pekuburan,” jelasnya.
Namun demikian, Ismail menerangkan bahwa ketentuan tarif berdasarkan aturan daerah tetap berlaku apabila penggunaan ambulans berada di luar kriteria kegawatdaruratan dan ketentuan program yang telah ditetapkan.
Puskesmas Jelaskan Prosedur Rujukan ke RSUD
Sementara itu, Kepala Puskesmas Bonjol, Ns. Rosenani, S.Kep, mengatakan pihaknya telah memanggil dan meminta keterangan seluruh petugas yang terlibat dalam pelayanan pada hari kejadian, termasuk tenaga kesehatan di bagian perawatan.
Menurutnya, proses penanganan pasien telah dilakukan melalui tahapan pelayanan medis, mulai dari penjemputan pasien menggunakan ambulans, tindakan awal untuk menstabilkan kondisi pasien di puskesmas, hingga koordinasi dengan rumah sakit tujuan.
Terkait adanya jeda waktu sebelum pasien diberangkatkan menuju RSUD Tuanku Imam Bonjol, Rosenani menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan prosedur koordinasi rujukan dan konfirmasi kesiapan rumah sakit penerima.
“Untuk kasus tersebut, saya sudah memanggil seluruh petugas yang terlibat. Mereka telah bekerja sesuai prosedur, mulai dari melakukan penjemputan pasien ke rumah menggunakan ambulans secara gratis, menstabilkan kondisi kegawatdaruratan pasien di puskesmas, hingga menghubungi pihak rumah sakit rujukan,” terangnya.
Ia menambahkan, komunikasi dengan rumah sakit tujuan diperlukan agar fasilitas kesehatan penerima dapat mempersiapkan pelayanan sesuai kondisi medis pasien yang akan dirujuk.
“Dalam proses rujukan, kami perlu memastikan kesiapan rumah sakit tujuan terlebih dahulu agar pasien dapat diterima dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Rosenani.
Evaluasi Pelayanan Harus Berorientasi pada Kepentingan Pasien
Evaluasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman diharapkan tidak sekadar menjadi upaya klarifikasi terhadap pemberitaan yang berkembang, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan.
Program ambulans gratis merupakan fasilitas pelayanan publik yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
Karena itu, kejelasan informasi mengenai mekanisme pelayanan, ketentuan penggunaan ambulans, serta komunikasi antara petugas dan keluarga pasien menjadi hal penting untuk mencegah kesalahpahaman di kemudian hari.
Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Kesehatan diharapkan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan program unggulan Bupati Welly Suhery berjalan optimal, transparan, dan sesuai ketentuan.
Sebab, keberhasilan program pelayanan kesehatan bukan hanya diukur dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari kepastian masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.
( Tim Redaksi )










