Dugaan Penyalahgunaan Aturan BPJS Kesehatan, Peserta Diminta Beli Obat Generik di Apotek Luar Puskesmas Pajar bulan.

Dugaan Penyalahgunaan Aturan BPJS Kesehatan, Peserta Diminta Beli Obat Generik di Apotek Luar Puskesmas Pajar bulan. Lampung Barat.info86news.com //Lambar// Lampung Barat – Keluhan warga peserta BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat generik di apotek luar puskesmas kembali mencuat di wilayah kecamatan waytenong Kabupaten Lampung Barat. Kejadian ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi melanggar amanat konstitusi, undang‑undang kesehatan serta instruksi resmi Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus terkait pelayanan obat bagi peserta jaminan kesehatan . Berdasarkan informasi yang diterima awak media, seorang warga peserta BPJS mendapatkan resep obat generik dari pihak puskesmas dengan alasan stok obat tidak tersedia di fasilitas tersebut. Warga kemudian diarahkan membeli obat di apotek luar, padahal obat tersebut termasuk obat generik yang seharusnya dapat disediakan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Warga harus mengeluarkan biaya pribadi padahal sudah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan obat yang ditanggung program. Dari sisi dasar hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Hak ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan atau kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif terhadap oknum yang melanggar aturan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Di tingkat daerah, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus telah mengeluarkan instruksi agar pelayanan di seluruh puskesmas di wilayahnya mengutamakan penyediaan obat‑obat yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Puskesmas tidak seharusnya secara langsung meminta masyarakat membeli obat di luar fasilitas, terutama obat generik yang masuk dalam daftar Formularium Nasional dan didukung anggaran BLUD Dinas Kesehatan. Apabila terjadi kekosongan stok, prosedur yang seharusnya dijalankan adalah mencari obat pengganti sesuai ketentuan atau mengajukan penggantian biaya setelahnya, bukan langsung membebankan pembelian kepada peserta. Awak media telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Kepala Puskesmas Desma, menyampaikan bahwa sejauh ini beliau belum mengetahui adanya kejadian warga yang disuruh membeli obat generik di apotek luar. Kepala Puskesmas kemudian meminta awak media untuk menyampaikan nama pasien, tanggal kejadian, serta jenis obat yang dibeli di apotek guna dapat dilakukan pengecekan internal lebih lanjut. Terkait permintaan tersebut, awak media akan menyiapkan data‑data lengkap beserta bukti pendukung sebelum diserahkan kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Setelah penyerahan data, awak media akan memantau proses pemeriksaan internal dan meminta keterangan hasil penelusuran dari kepala puskesmas dalam batas waktu yang wajar. Awak media mencatat adanya dugaan oknum tenaga atau pengelola puskesmas yang tidak menjalankan aturan pelayanan dengan benar. Jika praktik memaksa peserta membeli obat generik di luar puskesmas terjadi berulang‑ulang, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aturan BPJS Kesehatan yang merugikan hak‑hak peserta dan membuang anggaran yang telah dialokasikan untuk obat‑obatan dasar. Dana BLUD yang tersedia seharusnya digunakan untuk menjaga ketersediaan obat generik di setiap unit pelayanan kesehatan dasar di bawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Apabila hasil penelusuran internal menunjukkan adanya pelanggaran, awak media akan mendesak pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah perbaikan dan tindakan terhadap pihak yang bersangkutan. Saat ini awak media masih berusaha mengonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Cabang BPJS Kesehatan setempat, serta pihak pengawas terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi, pemeriksaan terhadap kasus, dan langkah perbaikan agar tidak terulang kembali. Redaksi dengan tegas mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tidak hanya bergantung pada pemeriksaan internal puskesmas saja, tetapi juga melakukan pengawasan langsung guna memastikan tidak ada lagi peserta BPJS yang dipaksa membeli obat generik di luar fasilitas kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan obat sesuai ketentuan hukum dan instruksi bupati; jika terbukti ada oknum yang melanggar, harus ada sanksi yang jelas bukan hanya penjelasan biasa‑biasa saja. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melaporkan kepada publik jika ada temuan‑temuan baru. Ref:Sukran hadi
banner 468x60

Dugaan Penyalahgunaan Aturan BPJS Kesehatan, Peserta Diminta Beli Obat Generik di Apotek Luar Puskesmas Pajar bulan.
Lampung Barat.info86news.com//Lambar//
Lampung Barat – Keluhan warga peserta BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat generik di apotek luar puskesmas kembali mencuat di wilayah kecamatan  waytenong Kabupaten Lampung Barat. Kejadian ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi melanggar amanat konstitusi, undang‑undang kesehatan serta instruksi resmi Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus terkait pelayanan obat bagi peserta jaminan kesehatan .
Berdasarkan informasi yang diterima awak media, seorang warga peserta BPJS mendapatkan resep obat generik dari pihak puskesmas dengan alasan stok obat tidak tersedia di fasilitas tersebut. Warga kemudian diarahkan membeli obat di apotek luar, padahal obat tersebut termasuk obat generik yang seharusnya dapat disediakan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Warga harus mengeluarkan biaya pribadi padahal sudah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan obat yang ditanggung program.
Dari sisi dasar hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Hak ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan atau kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif terhadap oknum yang melanggar aturan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
Di tingkat daerah, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus telah mengeluarkan instruksi agar pelayanan di seluruh puskesmas di wilayahnya mengutamakan penyediaan obat‑obat yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Puskesmas tidak seharusnya secara langsung meminta masyarakat membeli obat di luar fasilitas, terutama obat generik yang masuk dalam daftar Formularium Nasional dan didukung anggaran BLUD Dinas Kesehatan. Apabila terjadi kekosongan stok, prosedur yang seharusnya dijalankan adalah mencari obat pengganti sesuai ketentuan atau mengajukan penggantian biaya setelahnya, bukan langsung membebankan pembelian kepada peserta.
Awak media telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Kepala Puskesmas Desma, menyampaikan bahwa sejauh ini beliau belum mengetahui adanya kejadian warga yang disuruh membeli obat generik di apotek luar. Kepala Puskesmas kemudian meminta awak media untuk menyampaikan nama pasien, tanggal kejadian, serta jenis obat yang dibeli di apotek guna dapat dilakukan pengecekan internal lebih lanjut. Terkait permintaan tersebut, awak media akan menyiapkan data‑data lengkap beserta bukti pendukung sebelum diserahkan kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Setelah penyerahan data, awak media akan memantau proses pemeriksaan internal dan meminta keterangan hasil penelusuran dari kepala puskesmas dalam batas waktu yang wajar.
Awak media mencatat adanya dugaan oknum tenaga atau pengelola puskesmas yang tidak menjalankan aturan pelayanan dengan benar. Jika praktik memaksa peserta membeli obat generik di luar puskesmas terjadi berulang‑ulang, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aturan BPJS Kesehatan yang merugikan hak‑hak peserta dan membuang anggaran yang telah dialokasikan untuk obat‑obatan dasar. Dana BLUD yang tersedia seharusnya digunakan untuk menjaga ketersediaan obat generik di setiap unit pelayanan kesehatan dasar di bawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Apabila hasil penelusuran internal menunjukkan adanya pelanggaran, awak media akan mendesak pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah perbaikan dan tindakan terhadap pihak yang bersangkutan.
Saat ini awak media masih berusaha mengonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Cabang BPJS Kesehatan setempat, serta pihak pengawas terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi, pemeriksaan terhadap kasus, dan langkah perbaikan agar tidak terulang kembali. Redaksi dengan tegas mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tidak hanya bergantung pada pemeriksaan internal puskesmas saja, tetapi juga melakukan pengawasan langsung guna memastikan tidak ada lagi peserta BPJS yang dipaksa membeli obat generik di luar fasilitas kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan obat sesuai ketentuan hukum dan instruksi bupati; jika terbukti ada oknum yang melanggar, harus ada sanksi yang jelas bukan hanya penjelasan biasa‑biasa saja. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melaporkan kepada publik jika ada temuan‑temuan baru.
Ref:Sukran hadi

( Lampung Barat ) – Info86News.com – Jumaat.20/11/2026/- Keluhan warga peserta BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat generik di apotek luar puskesmas kembali mencuat di wilayah kecamatan waytenong Kabupaten Lampung Barat. Kejadian ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi melanggar amanat konstitusi, undang‑undang kesehatan serta instruksi resmi Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus terkait pelayanan obat bagi peserta jaminan kesehatan .

Berdasarkan informasi yang diterima awak media, seorang warga peserta BPJS mendapatkan resep obat generik dari pihak puskesmas dengan alasan stok obat tidak tersedia di fasilitas tersebut. Warga kemudian diarahkan membeli obat di apotek luar, padahal obat tersebut termasuk obat generik yang seharusnya dapat disediakan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Warga harus mengeluarkan biaya pribadi padahal sudah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan obat yang ditanggung program.

Dari sisi dasar hukum, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan dan negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Hak ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan atau kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur sanksi administratif terhadap oknum yang melanggar aturan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.

Di tingkat daerah, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus telah mengeluarkan instruksi agar pelayanan di seluruh puskesmas di wilayahnya mengutamakan penyediaan obat‑obat yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Puskesmas tidak seharusnya secara langsung meminta masyarakat membeli obat di luar fasilitas, terutama obat generik yang masuk dalam daftar Formularium Nasional dan didukung anggaran BLUD Dinas Kesehatan. Apabila terjadi kekosongan stok, prosedur yang seharusnya dijalankan adalah mencari obat pengganti sesuai ketentuan atau mengajukan penggantian biaya setelahnya, bukan langsung membebankan pembelian kepada peserta.

Awak media telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Kepala Puskesmas Desma, menyampaikan bahwa sejauh ini beliau belum mengetahui adanya kejadian warga yang disuruh membeli obat generik di apotek luar. Kepala Puskesmas kemudian meminta awak media untuk menyampaikan nama pasien, tanggal kejadian, serta jenis obat yang dibeli di apotek guna dapat dilakukan pengecekan internal lebih lanjut. Terkait permintaan tersebut, awak media akan menyiapkan data‑data lengkap beserta bukti pendukung sebelum diserahkan kepada pihak Puskesmas Pajar Bulan. Setelah penyerahan data, awak media akan memantau proses pemeriksaan internal dan meminta keterangan hasil penelusuran dari kepala puskesmas dalam batas waktu yang wajar.

Awak media mencatat adanya dugaan oknum tenaga atau pengelola puskesmas yang tidak menjalankan aturan pelayanan dengan benar. Jika praktik memaksa peserta membeli obat generik di luar puskesmas terjadi berulang‑ulang, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan aturan BPJS Kesehatan yang merugikan hak‑hak peserta dan membuang anggaran yang telah dialokasikan untuk obat‑obatan dasar. Dana BLUD yang tersedia seharusnya digunakan untuk menjaga ketersediaan obat generik di setiap unit pelayanan kesehatan dasar di bawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Apabila hasil penelusuran internal menunjukkan adanya pelanggaran, awak media akan mendesak pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah perbaikan dan tindakan terhadap pihak yang bersangkutan.

Saat ini awak media masih berusaha mengonfirmasi permasalahan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Cabang BPJS Kesehatan setempat, serta pihak pengawas terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi, pemeriksaan terhadap kasus, dan langkah perbaikan agar tidak terulang kembali. Redaksi dengan tegas mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tidak hanya bergantung pada pemeriksaan internal puskesmas saja, tetapi juga melakukan pengawasan langsung guna memastikan tidak ada lagi peserta BPJS yang dipaksa membeli obat generik di luar fasilitas kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan obat sesuai ketentuan hukum dan instruksi bupati; jika terbukti ada oknum yang melanggar, harus ada sanksi yang jelas bukan hanya penjelasan biasa‑biasa saja. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan melaporkan kepada publik jika ada temuan‑temuan baru.

#By Narasi Ref:( Sukran hadi)
@Https//Info86News.com

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *