Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur Libatkan Oknum TNI Aktif di Asahan, Keluarga Korban Desak Kepastian Hukum

banner 468x60

Dugaan Pencabulan Anak di Bawah Umur Libatkan Oknum TNI Aktif di Asahan, Keluarga Korban Desak Kepastian Hukum

( Asahan – Sumatera Utara ) – info86news.com – Jumat (20/11/2026) Dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diduga melibatkan seorang oknum anggota TNI aktif berinisial PS, yang bertugas di lingkungan Kodim 0208/Asahan, menjadi perhatian serius keluarga korban.

Korban berinisial ES, yang saat peristiwa tersebut terjadi pada 12 Agustus 2026 masih berusia 15 tahun, disebut belum mendapatkan kepastian terkait perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada pihak berwenang.

Pihak keluarga korban berharap institusi TNI, khususnya Kodim 0208/Asahan dan Denpom Kisaran, dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai proses penanganan perkara tersebut.

Berdasarkan keterangan keluarga kepada awak media, peristiwa itu bermula ketika ES mengikuti kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra). Sementara itu, PS disebut bertugas sebagai pelatih Paskibra pada saat kegiatan berlangsung.

“Pada saat itu korban mengikuti kegiatan Paskibra, sedangkan PS merupakan pelatihnya. Berdasarkan informasi yang kami ketahui, yang bersangkutan saat itu berstatus duda,” ungkap pihak keluarga korban.

Keluarga menyebut telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kesatuan Kodim 0208/Asahan dan Denpom Kisaran. Namun, mereka mengaku belum memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan.

Bahkan, keluarga mengaku mengalami tekanan dan intimidasi selama proses penanganan perkara. Mereka juga mempertanyakan mekanisme mediasi yang disebut dilakukan melalui rekaman video tanpa adanya salinan dokumen tertulis yang mereka terima.

“Kami merasa belum mendapatkan keadilan. Kami mengaku pernah mendapatkan intimidasi dan diminta melakukan mediasi melalui video. Namun, rekaman mediasi tersebut dipegang pihak Denpom dan sampai sekarang tidak ada salinan yang kami terima,” ungkap keluarga.

Lebih lanjut, keluarga menyampaikan bahwa PS sempat menjalani penahanan selama kurang lebih dua bulan sebelum akhirnya dilepaskan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bagi keluarga mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk dasar dan pertimbangan hukum terkait pelepasan terlapor.

“Kami berharap perkara ini benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada perlakuan berbeda hanya karena yang bersangkutan merupakan anggota TNI aktif. Kami hanya meminta keadilan dan kepastian hukum bagi anak kami,” tegas pihak keluarga.

Kodim 0208/Asahan Arahkan Konfirmasi ke Denpom Kisaran

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, INFO86NEWS.COM berupaya meminta klarifikasi kepada pihak Kodim 0208/Asahan melalui pesan WhatsApp kepada salah seorang pihak berinisial DEDE.

Dalam keterangannya, DEDE menyampaikan bahwa perkara tersebut telah dimediasi di POM Kisaran dan menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut diarahkan kepada pihak Denpom Kisaran.

“Sudah dimediasi di POM Kisaran, secara prosedur hukum yang berlaku di militer. Langsung konfirmasi ke POM Kisaran ya, Pak, untuk konfirmasi kasusnya,” demikian penjelasan DEDE kepada awak media.

Tidak berhenti sampai di situ, INFO86NEWS.COM kembali berupaya menghubungi pihak Denpom Kisaran guna memperoleh penjelasan mengenai laporan keluarga korban, mekanisme mediasi, status penanganan perkara, serta alasan terlapor yang disebut sempat ditahan selama kurang lebih dua bulan kemudian dilepaskan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Denpom Kisaran belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.

Keluarga Menanti Keadilan, Transparansi Penanganan Perkara Dipertanyakan

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Penanganannya membutuhkan keseriusan, transparansi, serta kepastian hukum dari institusi yang berwenang.

Sebagai institusi negara yang memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan disiplin prajurit, TNI diharapkan memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya ditangani secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak boleh ada kesan bahwa proses penegakan hukum berjalan berbeda karena status, pangkat, ataupun jabatan seseorang.

Di sisi lain, perlindungan terhadap korban anak harus menjadi prioritas, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, serta memastikan tidak ada tekanan terhadap korban maupun keluarganya.

Keluarga korban kini berharap adanya penjelasan resmi dari pihak berwenang agar persoalan tersebut tidak terus menyisakan tanda tanya dan memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

INFO86NEWS.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada pihak Kodim 0208/Asahan, Denpom Kisaran, maupun pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan keluarga korban dan hasil konfirmasi awal kepada pihak terkait. Seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian dan penanganan oleh aparat berwenang dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Media ini berkomitmen menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dengan mengedepankan akurasi, keberimbangan, independensi, serta kepentingan publik.

(Mardinal Sembiring – INFO86NEWS.COM)
Berita disajikan info86news.com menunggu dan membuka ruang tanya jawab dan klarifikasi sesuai UU kode etik jurnalistik berpegang teguh pada prinsip nomor 40 tahun 1999

#By Narasi penulis.(Mardinal Sembiring)
@Https//Info86News com

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *