http://info86news.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) melalui fasilitasi mekanisme legalitas tanah yang akan digunakan sebagai lokasi percontohan program tersebut.
Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurut Ossy, dukungan Kementerian ATR/BPN difokuskan pada aspek legalisasi dan mekanisme perolehan lahan untuk mendukung implementasi program pemberdayaan perempuan tersebut.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung program ini, terlebih karena berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga,” ujar Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan, Kementerian PPPA terlebih dahulu perlu menentukan lokasi lahan yang akan digunakan, sebelum ATR/BPN membantu dari sisi legalitas dan mekanisme penanganannya sesuai status tanah.
Untuk lahan berstatus tanah telantar, proses penanganannya berada dalam kewenangan ATR/BPN.
Sementara bagi lahan milik instansi lain seperti TNI, BUMN, atau pemerintah daerah, pemanfaatannya harus melalui persetujuan pelepasan hak dari pemilik lahan.
“Untuk tanah yang bukan tanah telantar harus secara sukarela ingin dilepas oleh mereka, kemudian dilepaskan kepada negara, kemudian pemanfaatannya bisa diberikan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Program KPLP merupakan inisiatif Kementerian PPPA yang bertujuan memberdayakan perempuan melalui pengelolaan kebun pangan berbasis komunitas, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, dan kemandirian ekonomi perempuan.
Wakil Menteri PPPA Veronica Tan mengatakan program tersebut juga diarahkan menjadi ruang pembelajaran berbasis komunitas.
“Kebun Pangan Lokal Perempuan ini dapat menjadi wadah pembelajaran yang praktis, mulai dari pemenuhan gizi hingga aktivitas produktif,” kata Veronica.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian serta sejumlah pejabat teknis dari Kementerian ATR/BPN.(rls:tomy/jk)
