Kabupaten Bogor-info86news.com.
Pekerjaan proyek rabat beton jalan lingkungan Desa Candali Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor diduga proyeknya dikerjakan oleh saudara Kepala Desa. Dugaan keterlibatan keluarga dekat kepala desa dalam proyek desa juga mendapat perhatian dari beberapa pihak, karena dapat dianggap sebagai praktik nepotisme, di mana jabatan atau proyek diberikan kepada kerabat tanpa melalui proses yang adil dan transparan.
Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya melarang Kades dan perangkat desa terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.
Untuk Desa Candali sesuai data SK Bupati Bogor No. 400.10/175/Kpts/Per-UU/2025. tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan Infrastrutur tahun 2025. Harus melaksanakan realisasi pembangunan berupa kegiatan pekerjaan Dusun II meliputi, Kp Penimbangan RT 001, RT 002, RT 003, RW 003 dan Kp Cipanggalur RT 001, RT 002, RT 003 RW 002. Anggaran Rp 402.438.000,- Kp Kalijati RT 002 RW 001. Anggaran Rp 347.562.000,- Kp Cipanggalur RT 001 RW 002. Anggaran Rp 250.000.00,- Jenis kegiatan pekerjaan Pembangunan jalan lingkungan (rabat beton). Betonisasi jalan desa dan rehab kantor Desa.
TPK Desa Candali Deden saat dikonfirmasi belum lama ini dikantor desa, membenarkan bahwa saat ini sedang direalisasikan pekerjaan tahap l dibererapa RT dan RW diwilayah dusun ll desa Candali dari bantuan keuangan Kabupaten Bogor APBD tahun 2025.
Dirinya juga menyampaikan bahwa proyek pekerjaan rabat beton jalan lingkungan dilakukan secara manual dengan swakelola masyarakat, untuk tenaga kerja sebanyak 20 orang lebih yang mengerjakannya. Dengan hitungan honor yang kerja dilakukan pembayaran harian bukan permeter. Sedangkan untuk jumlah pastinya berapa orang yang kerja TPK menyatakan tidak hapal berapa jumlahnya. Katanya
” Saat ini pengerjaan sedang dilaksanakan didusun ll pengecoran jalan lingkungan rabat beton dengan cara manual, untuk tenaga kerja saya tidak hapal jumlahnya, lebih jelas silahkan dilakukan pengecekan kelokasi proyek, disana ada pak Ajuen dia jumlah yang kerjakan jalan lingkungan tau, karena selalu hadir ditempat kerjaan, silahkan temui aja dia disana”. Jelas TPK.
Hasil penelusuran info86news.com dan Sekjen LSM KPKN Bogor dilokasi dusun ll sedang berlangsung proyek kegiatan jalan lingkungan. Namun ada yang jadi perhatian seperti penggunaan begisting rabat beton menggunakan ukuran begisting yang dinilai tidak sesuai dengan ukuran ketebalan yang tercantum pada papan kegiatan, seperti dudukan begisting posisinya berada lebih rendah dengan jalan sehingga dapat mempengaruhi ketebalan saat diratakan oleh material cor manual karena mengikuti arah keberadaan begisting disisi jalan. Belum lagi lebar luas jalan ada beberapa ukuran yang tidak sama dengan rancangan anggaran biaya jalan lingkungan. Sehingga terkesan diduga manipulasi volume pekerjaan.
Sementara pengawas pekerjaan sesuai arahan dari TPK desa candali, untuk ditemui jika ada yang perlu ditanyakan. Perihal pekerjaan yakni pak Ajuen tidak ditemukan dilokasi pembangunan jalan, bahkan dicari dan ditanyakan sama yang kerja tidak ada yang tahu, malah sampai ditunggu lama tidak terlihat keberadaannya, sehingga terkesan pekerjaan lemah pengawasan.
Perlu diketahui, pengurangan volume rabat beton jalan lingkungan akan berdampak pada berkurangnya daya tahan dan kekuatan jalan, meningkatkan kemungkinan kerusakan seperti retak dan ambles, serta mengurangi kemampuan jalan dalam menahan beban lalu lintas dan mencegah genangan air, sehingga umur layanan jalan akan menjadi lebih pendek.
Volume rabat beton yang kurang sedikit akan mengurangi ketebalan dan luas permukaan beton, sehingga kekuatannya untuk menahan beban akan berkurang.
Jalan yang memiliki volume rabat beton kurang akan lebih rentan terhadap kerusakan, seperti retak, pecah, atau bahkan ambles, terutama saat dilalui kendaraan atau tergenang air hujan.
Karena kekuatan dan daya tahannya berkurang, umur layanan jalan lingkungan akan menjadi lebih singkat, memerlukan perbaikan atau pembangunan ulang lebih cepat.
Selain itu, ketidak tahuan TPK terhadap jumlah harian orang kerja (HOK) jadi perhatian, ditambah lagi lemahnya pengawasan dalam kegiatan pekerjaan menjadi celah terjadinya dugaan yang mendasar. Untuk itu, proyek desa yang kurang mematuhi standar pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan pisiknya oleh Inspektorat agar tidak jadi masalah dikemudian hari apalagi sampai bersentuhan dengan hukum.
Perlunya klarifikasi dari kepala desa atas informasi dugaan keterlibatan saudaranya dalam pekerjaan proyek desa, menjadi misteri yang belum dapat jawaban, bahkan selain dikantor desa hingga beberapa hari lalu coba ditemui dirumah kediamannya kades candali belum dapat dikonfirmasi.
Penulis Ganidi.
