Wamen Ossy: Era Baru Kehumasan adalah Membangun Kepercayaan, Bukan Hanya Menyampaikan Informasi
Dalam pembukaan sosialisasi kehumasan secara daring, Wamen ATR/BPN menegaskan bahwa strategi komunikasi publik tidak cukup bersifat informatif, tetapi harus mendidik, mengajak partisipasi, dan mampu mentransformasi cara masyarakat memahami layanan pertanahan.
www.info86news.com | Jakarta, 21 Juli 2025 — Komunikasi publik yang kuat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, partisipasi, dan kepercayaan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat membuka Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring oleh Kementerian ATR/BPN.
Dalam arahannya, Wamen Ossy menyampaikan bahwa strategi komunikasi publik (Strakom) kementerian harus melampaui kegiatan seremonial atau respons terhadap isu. Komunikasi publik yang ideal, kata dia, adalah yang informatif, edukatif, partisipatif, dan transformasional.
“Komunikasi publik kita tidak cukup hanya memberitakan penyerahan sertipikat atau klarifikasi isu. Tapi juga harus mendidik masyarakat tentang hak-haknya, mengajak mereka ikut serta, dan mengubah cara pandang mereka terhadap pelayanan pertanahan,” ujar Wamen Ossy dengan nada tegas namun bersahabat.
Dua Wajah Kehumasan, Satu Tujuan Pelayanan
Wamen Ossy menyoroti realitas komunikasi publik di lingkungan ATR/BPN yang saat ini masih bersifat dualistik. Di satu sisi, banyak daerah seperti Kanwil dan Kantah yang aktif menyuarakan program-program kementerian. Namun di sisi lain, pendekatan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan belum terstruktur secara strategis.
Ia menilai bahwa ke depan, sosialisasi kehumasan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menyelaraskan narasi, meningkatkan kapasitas SDM kehumasan, dan memperkuat peran komunikasi sebagai instrumen transformasi pelayanan publik.
“Hari ini, bukan lagi siapa yang paling keras yang didengar, tapi siapa yang paling dipercaya. Trust itu yang harus kita bangun,” tegas Wamen Ossy. “Begitu kepercayaan itu ada, komunikasi akan menjadi lebih mudah dan efektif.”
Jajaran Daerah Jadi Garda Terdepan Komunikasi Publik
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, turut menyampaikan bahwa peran jajaran daerah sangat vital sebagai perpanjangan tangan kementerian di tingkat lokal. Mereka diharapkan mampu menyampaikan informasi program kementerian secara akurat, tepat sasaran, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Teman-teman di daerah adalah ujung tombak kita. Kalau narasi dari pusat tidak sampai ke masyarakat, di situlah peran mereka untuk menjembatani,” ujar Sekjen Pudji.
Bukan Sekadar Tugas Humas, Tapi Tanggung Jawab Bersama
Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, menambahkan bahwa strategi komunikasi publik bukan hanya tanggung jawab petugas humas, tetapi juga seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan ATR/BPN. Termasuk Kepala Kanwil, Kepala Kantah, dan pimpinan Eselon II.
“Kegiatan ini menjadi fondasi bersama. Agar tidak hanya program berjalan, tapi juga narasi positif hadir di ruang publik secara konsisten,” tegas Harison.
Ia juga menyampaikan paparan bersama para kepala bagian dan pejabat fungsional lainnya, seperti:
- Bagas Agung Wibowo, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga;
- Adhi Maskawan, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat;
- Nur Adhani, Kepala Subbagian Media Center sekaligus moderator acara.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 peserta, mulai dari pejabat tinggi pratama di pusat, Kepala Kanwil Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, hingga para Kepala Bagian/Subbagian Tata Usaha.
Kehumasan di Era Digital: Mengelola Informasi, Mengelola Persepsi
Di era banjir informasi, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya pengelolaan persepsi publik sebagai bagian dari komunikasi strategis. Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga mampu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan ruang dialog antara negara dan rakyat.
Dengan pendekatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan transformatif, kehumasan ATR/BPN diharapkan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan dipercaya publik.(joko)
#kantahkabkeptanimbar |
