Jakarta, 20 Oktober 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa tidak ada satu pun kasus baru sengketa tanah yang muncul selama tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini digugat orang maupun bermasalah dengan orang,” kata Menteri Nusron di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, kasus sengketa tanah yang kini ditangani merupakan residu permasalahan lama, bahkan sebagian telah berlangsung 5 hingga 15 tahun lalu.
“Kementerian ATR/BPN terus fokus menyelesaikan persoalan pertanahan agar tidak lagi berkepanjangan,” ujarnya.
Ia menekankan, langkah utama pemerintah saat ini adalah pencegahan, bukan hanya penanganan, dengan memperkuat sistem layanan pertanahan dan tata ruang yang akurat, transparan, dan akuntabel.
Dalam laporan kinerja tahun 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp9,67 triliun, dengan luas bidang tanah sekitar 13 ribu hektare yang berhasil diamankan dari potensi kejahatan pertanahan.
“Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di internal. Melawan mafia tanah yang paling efektif adalah dengan membentengi diri melalui sistem yang tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali,” tegas Nusron.
Kehadiran Menteri Nusron di Istana Negara kali ini dalam rangka Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.(jk)
#kementerian atrbpn
