Kodam Jaya, Kota Bekasi, Info86news – Pada Kamis, 21 November 2024, Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, B.S., M.MDS., bersama jajaran Forkopimda Kota Bekasi, menghadiri Rapat Audiensi dengan Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) di Ruang Balai Patriot Pemkot Bekasi. Kegiatan ini dihadiri sekitar 75 peserta, termasuk perwakilan dari 25 federasi serikat buruh.
Rapat ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan tujuan membahas isu-isu ketenagakerjaan, terutama terkait kenaikan upah untuk tahun 2025. Pembahasan ini menjadi penting setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) 51 dan PP 36 mengenai pengupahan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain:
R. Gani Muhamad, S.H., M.H. (Pj. Wali Kota Bekasi)
Drs. Junaidi (Sekda Kota Bekasi)
AKBP Dhanny Arianda (Wakapolres Metro Bekasi Kota)
Irmran Yusuf, S.H., M.H. (Kajari Kota Bekasi)
Nuryadi Darmawan (Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi)
Drs. Ahmad Zarkasih (Kadisnaker Kota Bekasi)
Perwakilan federasi serikat buruh, termasuk Hadi Maryono (Sekjen BBM/LEM SPSI) dan Eko (FSPMI MM2100)
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, mengapresiasi langkah serikat buruh yang memilih jalur dialog untuk menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Kota Bekasi menjelang Pilkada serentak yang akan datang.
Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog. Ia menghimbau semua elemen masyarakat, terutama buruh, untuk menjaga suasana kondusif selama proses Pilkada. “Dengan dialog seperti ini, kita bisa bersama-sama mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan stabilitas,” ujarnya
Perwakilan buruh, Hadi Maryono, menyampaikan harapan agar penetapan upah untuk 2025 mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka mendesak Dewan Pengupahan Kota (Depeko) untuk segera melakukan kajian konkret sebagai dasar rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat.
Audiensi berlangsung dalam suasana keterbukaan dan saling menghormati. Semua pihak sepakat untuk menunggu kebijakan baru dari pemerintah pusat sebagai dasar keputusan terkait upah 2025. Forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah demi terciptanya suasana yang kondusif dan kesejahteraan yang berkeadilan. (Zai)
