Kementerian ATR/BPN targetkan indeks Reformasi Birokrasi 90% di tahun 2025 dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kesejahteraan pegawai.
www.info86news.com | Jakarta, 16 Juli 2025 – Reformasi birokrasi bukan sekadar upaya administratif meningkatkan angka indeks. Di balik deret capaian tersebut, ada harapan besar akan peningkatan kesejahteraan para pegawai yang berdedikasi.
Inilah pesan utama yang ditekankan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15/07/25).
“Kalau indeks ini kita capai sesuai target, insyaallah akan berdampak langsung pada take home pay atau pendapatan kita semua,” ujar Sekjen dengan nada optimistis dan membumi di hadapan para pejabat pimpinan tinggi pratama yang hadir.
Langkah Nyata Menuju Indeks 90%
Kementerian ATR/BPN mencatat tren positif dalam capaian indeks RB selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 indeks berada di angka 76,58%, naik menjadi 78,75% di 2023, dan melonjak lagi ke 84,02% pada tahun 2024.
Target ambisius 90% dipatok untuk tahun 2025 sebagai wujud komitmen mewujudkan birokrasi yang modern, profesional, dan berdampak.
Namun, Sekjen menegaskan bahwa capaian tersebut tidak bisa diraih secara individual.
“Setiap unit kerja tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kerja sama, butuh dukungan semua pihak agar harapan kita bersama bisa diwujudkan,” tegas Pudji.
Penilaian RB Kini Lebih Komprehensif
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, menjelaskan bahwa sejak 2020, sistem penilaian RB nasional mengacu pada roadmap dari Kementerian PAN-RB, dan mengalami penyempurnaan dengan penambahan dua komponen baru: general dan tematik.
“Kita semua perlu mulai mengecek, menelaah, dan menyusun program kerja berdasarkan RB tematik. Kalau sudah ada rancangannya, akan lebih mudah dalam merumuskan roadmap yang kuat dan implementatif,” ujarnya.
Regulasi Sebagai Landasan Kuat Reformasi
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menyebut bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyesuaian regulatif melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024.
Regulasi ini menjadi pijakan strategis dalam memperkuat arah reformasi internal yang lebih berdampak, adaptif terhadap perubahan, dan selaras dengan program nasional reformasi birokrasi tematik.
Dampak Nyata untuk Pelayanan Kelas Dunia
Rencana aksi yang disusun tidak hanya akan mendorong efisiensi organisasi, tetapi juga menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pelayanan kelas dunia.
Langkah-langkah reformasi ini juga menjadi bukti bahwa kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik yang prima tidak harus saling meniadakan—justru saling menguatkan.
Tentang Kementerian ATR/BPN
Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjadi institusi yang melayani secara profesional, terpercaya, maju, dan modern, dengan semangat Melayani Profesional Terpercaya dan visi besar Menuju Pelayanan Kelas Dunia.(jk)
#kantahkabkeptanimbar
