http://info86news.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai merumuskan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis kewilayahan guna memperkuat efektivitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan se-Indonesia yang digelar secara daring, Senin (11/5/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, , mengatakan transformasi organisasi diperlukan agar pelayanan pertanahan mampu menjawab kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam dan dinamis.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Ossy Dermawan.
Saat ini, struktur organisasi Kantor Pertanahan masih dibangun melalui pendekatan tematik berdasarkan fungsi teknis pelayanan, seperti seksi survei dan pemetaan, penetapan hak dan pendaftaran, penataan dan pemberdayaan, pengadaan tanah dan pengembangan, hingga pengendalian dan penanganan sengketa.
Menurut Wamen Ossy, pola tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis wilayah agar organisasi lebih adaptif terhadap dinamika lapangan, terutama pada kawasan yang berkembang cepat akibat investasi maupun pertumbuhan ekonomi.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya,” jelasnya.
Ia menilai, pendekatan kewilayahan akan memperkuat penguasaan kondisi lapangan serta mempercepat deteksi persoalan pertanahan yang muncul di masyarakat.
Selain itu, transformasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung integrasi layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. “Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh,” tutur Ossy Dermawan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, , menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, struktur organisasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Dalu Agung Darmawan.
Transformasi organisasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan pertanahan yang lebih cepat, responsif, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.(rls:tomy/jk)
