http://info86news.com | Kabupaten Semarang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong transformasi layanan pertanahan berbasis digital melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat kini dapat memantau perkembangan proses permohonan sertipikat secara lebih praktis, transparan, dan efisien tanpa harus berulang kali datang ke Kantor Pertanahan.
Salah seorang warga Kabupaten Semarang, Endria (37), mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Menurutnya, seluruh tahapan perkembangan layanan dapat dipantau langsung melalui telepon genggam sehingga proses pengurusan menjadi lebih mudah.
“Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Ia mengatakan, kehadiran layanan digital tersebut membuat proses pengurusan sertipikat menjadi lebih efisien karena masyarakat tidak perlu lagi datang berkali-kali hanya untuk memastikan status berkas yang sedang diproses.
Menurut Endria, fitur pemantauan dalam aplikasi Sentuh Tanahku tidak hanya membantu menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya dan tenaga masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan.
“Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” ungkapnya.
Setelah merasakan langsung manfaat layanan digital tersebut, Endria mengajak masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN.
“Sekarang semuanya lebih simple dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” pungkasnya.
Transformasi digital yang dilakukan ATR/BPN dinilai menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, sekaligus memperkuat transparansi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.(rls:tomy/jk)
