Jakarta, info86news.com Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus kriminalisasi yang menimpa para pejuang agraria di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa penegak hukum harus tegas berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi instrumen kekuasaan atau kepentingan bisnis.
“Kita semua tentu tidak menginginkan praktik kriminalisasi terus berulang dan merugikan rakyat. Polisi harus tegas berada di garda terdepan melindungi masyarakat banyak. Jangan sampai aparat penegak hukum justru dimanfaatkan dan berubah menjadi alat korporasi untuk menekan warga,” tegas Benny Utama.
Menurutnya, fenomena ini sangat memprihatinkan karena seolah-olah hukum dapat dibeli dan digunakan untuk membungkam suara rakyat yang memperjuangkan hak atas tanah dan kehidupan. Ia menegaskan, fungsi utama kepolisian adalah menjaga keadilan dan ketertiban yang berpihak pada kebenaran, bukan menguntungkan satu pihak tertentu.
“Intinya, kita tidak menginginkan hal ini berlanjut ke depan. Penegakan hukum harus bersih, mandiri, dan berpihak pada keadilan bagi seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat kecil yang sering kali posisinya lemah dalam perselisihan agraria,” tambahnya.
Pernyataan tegas ini disampaikan Benny Utama dan disebarluaskan kembali oleh Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Partai Golkar sebagai perhatian serius terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
[ Redaksi Redaksi Abdi Novirta ]
