http://info86news.com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan layanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA).
Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan bersama jajaran pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Nusron.
Dalam rapat tersebut, Nusron menugaskan para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan untuk menyesuaikan pengaturan layanan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, penyesuaian layanan tersebut terutama perlu dilakukan di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode WFA menjelang libur Idulfitri.
“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” katanya.
Dalam Rapim tersebut, Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan juga melakukan peninjauan capaian target penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional.
Ia meminta jajaran Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal PHPT dan Direktorat Jenderal SPPR segera melakukan rapat koordinasi secara daring dengan sejumlah Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah terkait penyelesaian berkas layanan sebelum kebijakan WFA diberlakukan.
“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional menunjukkan tren penurunan sejak akhir 2025.
“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” ujar I Ketut Gede Ary Sucaya.(rls:tomy/jk)
