Bambang Kusmanto Dorong Penanganan Anak Tidak Sekolah di Lampung Barat Berbasis Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
( LAMPUNG BARAT ).- INFO86NEWS.COM — Rabu.02/09/2026/-Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai NasDem, Bambang Kusmanto, menyambut baik langkah lintas sektor dalam melakukan verifikasi dan validasi faktual terhadap data 4.235 anak yang terindikasi tidak sekolah di Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Bambang, proses validasi merupakan langkah penting sebelum data tersebut dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan maupun penentuan bentuk intervensi. Data yang masih bersifat mentah perlu diklarifikasi secara faktual di lapangan agar diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara objektif. Angka 4.235 tentu perlu terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi secara faktual. Jangan sampai data yang belum terkonfirmasi kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” kata Bambang.
Ia menilai, persoalan anak tidak sekolah merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab, mulai dari kondisi sosial ekonomi keluarga, akses terhadap layanan pendidikan, kondisi geografis, administrasi kependudukan, hingga faktor lingkungan dan sosial lainnya.
Karena itu, menurutnya, pemutakhiran data hendaknya tidak berhenti pada mengetahui jumlah anak yang tidak sekolah, tetapi juga mampu memberikan gambaran siapa, di mana, serta apa faktor penyebab anak tersebut tidak memperoleh layanan pendidikan.
“Data yang baik bukan sekadar menunjukkan jumlah, tetapi harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat. Dengan data yang valid dan terpetakan, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif,” ujarnya.
Bambang juga mengapresiasi terbentuknya dan keterlibatan tim relawan hingga tingkat pekon dalam proses verifikasi dan validasi. Menurutnya, keberadaan relawan yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam membantu memperoleh gambaran kondisi faktual di lapangan.
Ia berharap tim relawan dapat bekerja secara objektif, terkoordinasi, dan menggunakan mekanisme pendataan yang jelas. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat dikonsolidasikan dengan instansi terkait sebagai bahan dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai.
“Relawan ini diharapkan tidak hanya membantu proses pendataan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang luput dari perhatian. Tentu seluruh prosesnya harus tetap terkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan agar hasil pendataan dapat dipertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong agar setelah proses validasi selesai, pemerintah bersama pemangku kepentingan dapat menyusun peta persoalan dan strategi intervensi berdasarkan kondisi masing-masing anak.
“Tidak semua anak memiliki persoalan yang sama. Karena itu, solusinya juga tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam. Anak yang terkendala ekonomi tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan anak yang terkendala akses pendidikan, administrasi kependudukan, lingkungan keluarga maupun faktor lainnya,” katanya.
Menurut Bambang, persoalan anak tidak sekolah ini harus dipandang sebagai agenda pembangunan sekaligus tanggung jawab bersama. Pemerintah, DPRD, satuan pendidikan, pemerintah pekon, keluarga, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai elemen lainnya memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
“Ini bukan hanya persoalan pemerintah, bukan pula hanya persoalan sekolah atau keluarga. Anak-anak ini adalah bagian dari masa depan Lampung Barat. Karena itu, penanganannya menjadi tanggung jawab dan agenda kita bersama, tentu dengan peran masing-masing sesuai kewenangan dan kapasitasnya,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai NasDem, Bambang menyatakan akan terus menjalankan fungsi representasi, pengawasan, serta pengawalan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan DPRD, termasuk mendorong agar persoalan pendidikan mendapat perhatian dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap proses verifikasi dan validasi yang sedang dilakukan dapat menghasilkan data yang benar-benar valid, terukur, dan dapat menjadi dasar bagi langkah penanganan yang tepat sasaran.
“Validasi data adalah langkah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah data itu benar-benar valid, kita bersama-sama mencari solusi agar anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai ada anak Lampung Barat yang kehilangan kesempatan membangun masa depannya karena persoalan yang sebenarnya masih dapat kita carikan jalan keluarnya,” pungkas Bambang Kusmanto.
#By Narasi.(muhamad Yusuf)
@Https//Info86News.com
