Padang, info86news.com Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat merespons aksi damai yang dilakukan ratusan penambang rakyat dari berbagai daerah di Sumbar di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, para penambang menyampaikan aspirasi dan harapan agar pemerintah dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait keberlangsungan aktivitas tambang rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga.
Aksi yang diikuti perwakilan penambang dari Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan sejumlah daerah lainnya itu berlangsung tertib dan damai. Para peserta membawa spanduk serta menyampaikan permohonan agar pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan apabila aktivitas tambang rakyat dihentikan tanpa adanya solusi alternatif bagi masyarakat.
Dalam orasinya, para penambang mengaku menggantungkan kehidupan keluarga mereka pada sektor pertambangan rakyat. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil pekerjaan tersebut juga digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Kami tidak menolak aturan pemerintah. Kami hanya berharap ada solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat kecil agar tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga,” ujar salah seorang perwakilan massa aksi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, menerima langsung surat pernyataan dan tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan penambang. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait.
Menurut Helmi Heriyanto, pemerintah memahami kondisi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan rakyat. Namun demikian, setiap kebijakan yang diambil tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Aspirasi masyarakat sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada pimpinan serta instansi terkait untuk dibahas lebih lanjut. Pemerintah tentu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, namun tetap harus mempertimbangkan aspek hukum, keselamatan kerja, dan lingkungan,” ujar Helmi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbuka terhadap dialog dan komunikasi dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan aman tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban umum. Setelah menyerahkan surat aspirasi, massa aksi membubarkan diri secara tertib.
Para penambang berharap pemerintah daerah dapat menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tambang rakyat. Mereka juga berharap adanya kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Hingga aksi berakhir, suasana tetap kondusif. Masyarakat yang hadir mengaku akan terus mengikuti perkembangan pembahasan aspirasi mereka dan berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang adil, bijaksana, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
(Redaksi Presisimedia.com)Catatan redaksi: Pastikan terlebih dahulu bahwa Helmi Heriyanto memang hadir langsung dan memberikan pernyataan tersebut. Jika kutipan tersebut bukan pernyataan resmi yang benar-benar disampaikan, sebaiknya diubah menjadi kutipan faktual sesuai hasil wawancara atau keterangan resmi yang diterima di lokasi. ( Abdi Novirta )
