Klarifikasi Dinkes di Tengah Sorotan Layanan Kesehatan Primer
http://info86news.com | Saumlaki, Rabu (25/02/2026) – Di tengah sorotan publik terkait dugaan kekosongan obat bagi pasien di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Bertempat di ruang kerjanya di Kantor Dinas Kesehatan, Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Sekretaris Dinas Kesehatan, Katharina A.C. Utukaman, menegaskan bahwa isu kekosongan obat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya akan jelaskan mulai dari puskesmas karena wilayah kerja kita adalah puskesmas,” ujarnya saat ditemui.
Menurut Katharina, dari total 14 puskesmas yang tersebar di wilayah Kepulauan Tanimbar, terdapat tiga puskesmas yang saat ini tidak memiliki dokter aktif, masing-masing di Puskesmas Waturu, Puskesmas Wunlah, dan Puskesmas Seira.
“Waturu juga kosong dan memang jujur tiga ini tidak ada dokter,” katanya.
Penugasan Khusus Gantikan Nusantara Sehat
Kekosongan tenaga medis di tiga fasilitas layanan primer tersebut, lanjutnya, terjadi setelah berakhirnya masa kontrak tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat di beberapa wilayah, termasuk Seira dan Wunlah.
Ia menjelaskan bahwa skema Nusantara Sehat kini telah bertransformasi menjadi program penugasan khusus dokter dari pemerintah pusat, yang diharapkan dapat memprioritaskan penempatan tenaga medis di puskesmas yang belum memiliki dokter.
“Mereka akan utamakan pada puskesmas yang kosong. Setelah dipenuhi, akan ditambahkan lagi dokter untuk wilayah kerja dengan jumlah penduduk tertentu,” jelasnya.
Idealnya, setiap puskesmas di wilayah dengan cakupan luas seperti Saumlaki membutuhkan tiga dokter untuk menunjang pelayanan kesehatan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa saat ini baru tersedia dua dokter, dan kekurangannya akan diupayakan melalui skema penugasan khusus.
Stok Obat Diklaim Aman hingga Agustus 2026
Terkait ketersediaan obat, Katharina memastikan bahwa stok farmasi masih dalam kondisi mencukupi hingga Agustus 2026. Ia menyebutkan bahwa distribusi obat telah dilakukan sejak akhir tahun 2025.
“Obat baru masuk di bulan November 2025, dan sudah dibagikan ke semua puskesmas. Jadi masih full obat di puskesmas-puskesmas,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui kemungkinan terjadinya kekurangan pada jenis obat tertentu di tingkat layanan.
“Kalau habis sekali itu tidak benar. Tapi kalau satu item kurang, itu mungkin,” katanya.
Menurutnya, dalam praktik pelayanan medis, kekurangan pada satu jenis obat masih dapat disiasati dengan penggunaan alternatif lain dalam kelas terapi yang sama.
“Misalnya amoksilin ada beberapa macam, ada juga ampisilin, jadi bisa berganti dipakai,” tambahnya.
Tahun ini, alokasi anggaran pengadaan obat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar mencapai sekitar Rp2,3 miliar, dengan stok di gudang farmasi daerah yang disebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.
Insentif Ada, Dokter Enggan Kembali
Di sisi lain, persoalan kekurangan tenaga dokter dinilai bukan semata karena keterbatasan rekrutmen, melainkan juga rendahnya minat tenaga medis untuk melanjutkan masa tugas di daerah.
“Setelah mereka selesai tugas sekitar dua tahun, kita tawarkan mereka untuk jadi dokter tetap di sini, mereka tidak mau. Anak daerah saja tidak balik,” ungkap Katharina.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari gaji hingga fasilitas bagi dokter umum maupun spesialis. Namun demikian, tidak semua dokter kontrak menerima insentif tambahan di luar gaji pokok.
“Kami sudah sediakan gaji untuk mereka yang baru datang selesai sekolah atau belum sempat tes PPPK, tapi ini di luar kendali kami,” ujarnya.
Fokus Pelayanan Primer
Ia menegaskan bahwa kewenangan Dinas Kesehatan lebih difokuskan pada pelayanan kesehatan primer di puskesmas, sementara isu terkait pelayanan spesialis di rumah sakit menjadi ranah manajemen RSUD Magretti Saumlaki.
Klarifikasi ini, menurutnya, sekaligus menegaskan bahwa ketersediaan obat di fasilitas kesehatan primer masih dalam batas aman, dengan catatan percepatan proses pengadaan perlu dilakukan guna mencegah potensi kekosongan pasca-Agustus 2026.
“Yang penting cepat untuk pembelanjaan supaya jangan terjadi kekosongan,” tutupnya.(rls:jk)
