Saumlaki – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) finalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Caffe Radja, Hotel Beringin Dua, Saumlaki, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis sebelum RUPM ditetapkan sebagai acuan penanaman modal dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja KKT, Cornelis Batmomolin, S.Sos, dalam sesi diskusi menyoroti persoalan transportasi laut yang berdampak pada distribusi logistik dan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
Ia menyebut daerah memiliki dua pelabuhan singgah pada jalur Soekarno-Hatta T22, namun jadwal pelayaran hanya aktif dari Januari hingga Oktober.
“Ketika memasuki November justru kebutuhan distribusi meningkat, sementara stok barang berkurang dan harga naik karena kapal tidak beroperasi,” ujarnya.
Ia menilai konsistensi jadwal pelayaran dan kapasitas penyimpanan logistik perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan.
Cornelis juga menyinggung aspek tenaga kerja sebagai penopang investasi.
Pemerintah telah mengirim peserta pelatihan ke Batam dan menyelesaikan program berbasis kompetensi, termasuk pelatihan untuk 50 peserta.
Namun ia mengingatkan pelatihan harus menyesuaikan kebutuhan sehingga menghasilkan tenaga kerja siap pakai dan tersertifikasi.
Sementara itu, Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda KKT, Agustinus Songupnuan, mewakili Bupati, menyampaikan apresiasi kepada peserta dan tim konsultan.
Ia juga berterima kasih kepada tim penyusun yang dipimpin Dr. Maria Christina Endarwati atas penyempurnaan akademis dan teknis dokumen.
Materi penyusunan RUPM dipaparkan oleh Dr. Endarwati, mencakup visi pembangunan, regulasi, keterkaitan perencanaan nasional, analisis potensi daerah, dan roadmap investasi jangka panjang.
Dokumen ini menjadi pedoman sinkronisasi antara RPJMD daerah, RUPM provinsi, dan kebijakan penanaman modal nasional.
FGD melibatkan OPD, instansi teknis seperti UPP, Imigrasi, Bea Cukai, BMKG, BPS, serta perusahaan seperti PT Inpex Masela, PT PLN, PT Telkom, dan lembaga perbankan. Organisasi pelaku usaha dan profesi juga hadir, termasuk KADIN, HIPMI, dan PWI Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah berharap masukan forum menjadi dasar finalisasi dokumen sebelum diimplementasikan dalam arah penanaman modal daerah.(jk)
