http://info86news.com | Saumlaki – Suasana ruang rapat Bupati Kepulauan Tanimbar pada Senin (13/04/2026) menjadi saksi pertemuan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas penataan batas kawasan hutan dan kegiatan timber cruising sebagai bagian dari pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela.
Di tengah forum tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johan Sampe, hadir bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, hingga tokoh agama, adat, dan masyarakat.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh Inpex Masela Ltd sebagai bagian dari rangkaian sosialisasi pengembangan proyek strategis tersebut.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu, dan dibuka oleh Wakil Bupati, Juliana Chatarina Ratuanak, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam sesi pemaparan, sejumlah narasumber turut memberikan penjelasan, di antaranya perwakilan SKK Migas melalui Inpex Masela Ltd, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Ambon, serta Dinas Kehutanan yang mengikuti secara daring.
Memasuki sesi tanya jawab, Johan Sampe menyampaikan pandangan yang menitikberatkan pada pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya yang terdampak langsung oleh kegiatan lapangan.
“Sebelum dilakukan kegiatan lapang, perlunya diadakan sosialisasi lanjutan oleh Inpex Ltd, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IX dan Dinas Kehutanan kepada masyarakat Desa Lermatang, agar masyarakat Desa Lermatang dapat memahami tentang kegiatan lapang dimaksud,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan perhatian terhadap aspek sosial dalam setiap tahapan pembangunan, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga bagian yang memahami dan terlibat dalam proses yang berlangsung.
Kegiatan ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengembangan wilayah kerja Masela yang diharapkan membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat setempat.
Lebih dari sekadar forum diskusi, pertemuan ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara transparan, inklusif, dan berkelanjutan.(rls:kantahtanimbar/jk)
