Kandang Ayam BUMDes Sinar Jaya Mangkrak, Irbansus Periksa Peratin dan Ketua BUMDes
( LAMPUNG BARAT ) – Info86News.com – Senin,10/08/2026/-Setelah berbulan-bulan menjadi sorotan publik, dugaan mangkraknya program ketahanan pangan di Pekon Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, akhirnya mulai memasuki tahapan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
Pada Kamis, 6 Agustus 2026, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Lampung Barat memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Peratin Pekon Sinar Jaya dan Ketua BUMDes Sinar Jaya.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kegiatan program ketahanan pangan yang sebelumnya menjadi sorotan lantaran pembangunan kandang ayam yang diduga mangkrak dan belum memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
Saat dikonfirmasi awak media mengenai perkembangan pemeriksaan, Irbansus Inspektorat Lampung Barat, Puguh, menyampaikan bahwa tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih melakukan telaah terhadap dokumen.
“Waalaikumussalam warahmatullahi wabarokatuh. Tim APIP Inspektorat sedang menelaah dokumen untuk bahan audit Pekon Sinar Jaya,” ujar Puguh.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan belum sampai pada kesimpulan akhir. Inspektorat masih melakukan telaah dokumen sebelum audit dilaksanakan secara menyeluruh.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ansori dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Sembilan Nusantara (LBH-BSN) mengapresiasi langkah Inspektorat yang telah memanggil pihak-pihak terkait.
Namun, Ansori juga menyoroti lamanya proses penanganan persoalan tersebut.
“Kami mengapresiasi Inspektorat Lampung Barat yang sudah memanggil Peratin dan Ketua BUMDes untuk diperiksa. Tetapi kami mempertanyakan mengapa penanganannya terkesan lamban, sementara kondisi kegiatan yang menggunakan anggaran ketahanan pangan tersebut sudah nyata mangkrak dan menjadi perhatian masyarakat,” kata Ansori.
Menurut Ansori, dugaan persoalan anggaran desa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama tanpa adanya kepastian mengenai hasil pemeriksaan,” tegasnya.
Ansori meminta Inspektorat Lampung Barat melakukan audit secara profesional dan menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen perencanaan, penganggaran, pencairan dana, realisasi kegiatan, pengadaan, pertanggungjawaban serta kondisi fisik hasil kegiatan di lapangan.
“Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan. Tetapi kalau dari audit nantinya ditemukan adanya kerugian keuangan negara atau penyimpangan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan. Jangan berhenti hanya pada pemeriksaan administratif,” ujarnya.
Persoalan pembangunan kandang ayam yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan Pekon Sinar Jaya sebelumnya telah menjadi sorotan karena kondisi bangunan disebut mangkrak.
Kini, setelah Peratin dan Ketua BUMDes diperiksa, masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari Inspektorat Lampung Barat.
Hasil audit nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban secara terang mengenai berapa besar anggaran yang digunakan, bagaimana realisasi kegiatan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat kerugian keuangan negara atau tidak.
Ansori juga menegaskan bahwa LBH-BSN akan terus memantau perkembangan pemeriksaan tersebut.
“Kami akan tetap mengawal persoalan ini. Prinsipnya sederhana, uang yang bersumber dari anggaran negara maupun dana desa harus digunakan sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada penyimpangan, tentu hasil audit juga harus menjelaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, proses audit Inspektorat Lampung Barat masih dalam tahap telaah dokumen. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Peratin Pekon Sinar Jaya, Ketua BUMDes Sinar Jaya, maupun pihak terkait lainnya.
#By Narasi Hubung;(muhamad Yusuf & Ansyori)
@Https//Info86News.com
