http://info86news.com | Pekanbaru, 5 Mei 2026 – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mendorong konsep Green Policing yang dikembangkan Polda Riau untuk direplikasi secara nasional, usai melakukan kunjungan kerja ke Markas Polda Riau.
Kunjungan tersebut menjadi penegasan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup, khususnya di Provinsi Riau yang dinilai memiliki posisi strategis.
Dalam kegiatan itu, Menteri didampingi Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung, serta disambut langsung oleh Kapolda Riau Herry Heryawan bersama jajaran.
Kapolda Riau menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipandang secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai isu keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial secara bersamaan.
Ia juga menekankan pendekatan Green Policing tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi.
Kegiatan diisi dengan paparan program Green Policing dan Waste to Energy, penayangan video pengungkapan kasus, serta penampilan seni bertema lingkungan.
Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja.
Dalam keterangannya, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Polda Riau.
“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” ujarnya.
Ia menilai konsep Green Policing layak diterapkan secara luas di Indonesia.
“Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya untuk mendorong implementasi konsep tersebut di berbagai daerah. “Saya akan memastikan bersama teman-teman di kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa benar-benar terjadi di seluruh daerah,” katanya.
Menteri juga menyoroti pentingnya pendekatan yang adil dalam isu pertambangan, dengan membedakan pelaku lapangan dan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal.
“Penambang itu belum tentu jahat, karena banyak dari mereka adalah masyarakat lokal. Yang biasanya jahat itu penampungnya. Karena itu, penting kita dorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar,” jelasnya.
Kunjungan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Polda Riau menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.(jk)
