http://info86news.com | Depok – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika kepemimpinan dalam merumuskan kebijakan publik.
Hal tersebut disampaikan di hadapan alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah dalam Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Senin (23/02/2026).
“Ilmu itu harus ada sanadnya karena kalau tidak ada sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim, mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, prinsip sanad dalam keilmuan memiliki kemiripan dengan tata kelola pemerintahan. Jika dalam agama sanad menjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan, data, regulasi, dan kerangka hukum menjadi landasan dalam menjaga kualitas kebijakan publik.
Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral. Tanpa pengendalian terhadap kepentingan pribadi, kebijakan yang dihasilkan berpotensi menjauh dari nilai keadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat moral bagi pemegang amanah publik.
“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidupnya orang lain, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebijakan pertanahan dan tata ruang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memastikan distribusi sumber daya lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, dan penataan ruang, diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegasnya.
Menteri Nusron mengajak mahasiswa dan alumni untuk memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang dengan memadukan kompetensi profesional dan integritas etis dalam setiap kebijakan publik.(rls:tomy/jk)
