PERCIBA Sentil Integritas Pemkab Lampung Barat: Ketua DPRD, Inspektorat dan Bupati Diminta Tegur Sekda Nukman soal Klarifikasi Proyek Pasar Tematik Rp70 Miliar.
( LAMPUNG BARAT ) – Info86News.com – Kamis.19/11/2026/- Sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., yang hingga kini disebut belum memberikan jawaban atas surat resmi konfirmasi dan klarifikasi terkait pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau di Pekon Lumbok, Kecamatan Lumbok Seminung, menuai sorotan dari Perkumpulan Pelopor Persaudaraan Cipta Bangsa (PERCIBA) Provinsi Lampung.
Ketua PERCIBA Provinsi Lampung, Epriyadi, secara tegas meminta Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, Kepala Inspektorat, serta Bupati Lampung Barat agar memberikan perhatian serius dan mengingatkan Sekda Nukman mengenai pentingnya tanggung jawab pejabat publik dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran negara.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena surat konfirmasi yang dilayangkan PERCIBA menyangkut proyek pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau yang dalam bahan pemberitaan disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp70 miliar.
Menurut Epriyadi, pertanyaan mendasar yang patut menjadi perhatian bersama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat berbicara mengenai integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik apabila permintaan klarifikasi resmi dari masyarakat justru belum mendapatkan tanggapan?
Epriyadi: Jangan Bicara Integritas Jika Keterbukaan Informasi Diabaikan
Epriyadi menegaskan, surat konfirmasi yang disampaikan PERCIBA bukan bertujuan mencari kesalahan pribadi pejabat pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan negara.
Namun, ketika surat resmi yang berisi pertanyaan mengenai pembangunan proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak memperoleh jawaban, kondisi tersebut patut menjadi perhatian pimpinan daerah dan lembaga pengawasan.
“Ketua DPRD, Kepala Inspektorat, dan Bupati Lampung Barat sudah selayaknya mengingatkan Sekda Nukman. Beliau merupakan pejabat yang harus memahami pentingnya pelayanan publik, transparansi, dan pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai masyarakat yang meminta penjelasan justru dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Epriyadi.
Ia mempertanyakan komitmen tata kelola pemerintahan yang berintegritas apabila komunikasi dan permintaan klarifikasi dari lembaga masyarakat belum mendapatkan respons yang semestinya.
“Bagaimana kita mau berbicara tentang pemerintahan yang berintegritas apabila pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menunjukkan respons yang baik terhadap surat resmi masyarakat? Ini bukan persoalan pribadi, tetapi persoalan keterbukaan dan tanggung jawab terhadap uang negara,” lanjutnya.
Surat Nomor 187/KONF/DPP-PERCIBA/X/2026 Belum Mendapat Jawaban
Sebagai informasi, PERCIBA telah menyampaikan Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Nomor 187/KONF/DPP-PERCIBA/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M.
Surat tersebut meminta penjelasan mengenai pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau, termasuk informasi nilai anggaran resmi, sumber pendanaan, tahun anggaran, nilai kontrak, perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, perusahaan pelaksana, pengawasan teknis, serta kesesuaian mutu dan volume pekerjaan.
PERCIBA juga meminta penjelasan mengenai kondisi pasar setelah peresmian yang disebut berlangsung pada 14 Juni 2025.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain jumlah kios, jumlah pedagang aktif, tingkat keterisian pasar, pengelolaan aset, biaya pemeliharaan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Namun, menurut keterangan PERCIBA, hingga berita ini disusun, belum diterima jawaban tertulis atas surat konfirmasi tersebut.
Bagi PERCIBA, keterbukaan terhadap pertanyaan masyarakat merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, terlebih ketika persoalan yang ditanyakan menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.
Ketua DPRD dan Inspektorat Jangan Hanya Menjadi Penonton
Epriyadi juga meminta Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat tidak hanya menjalankan fungsi kelembagaan secara formal, tetapi turut memastikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan penggunaan APBD. Karena itu, persoalan pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau perlu memperoleh perhatian melalui mekanisme pengawasan yang sesuai kewenangan.
Demikian pula Inspektorat Kabupaten Lampung Barat. Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah, Inspektorat diharapkan melakukan penelaahan terhadap informasi dan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut apabila terdapat indikasi yang memerlukan pemeriksaan.
PERCIBA mendorong agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dokumen kontrak dengan kondisi fisik bangunan, spesifikasi material, volume pekerjaan, pembayaran, serta pemanfaatan aset setelah pembangunan selesai.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, hasil pemeriksaan diharapkan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Proyek Rp70 Miliar Harus Bisa Dipertanggungjawabkan, Bukan Sekadar Berdiri Megah
PERCIBA menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan fisik atau terselenggaranya peresmian.
Proyek yang menggunakan anggaran negara harus memiliki kualitas konstruksi sesuai kontrak, pengelolaan yang jelas, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, PERCIBA meminta adanya penjelasan mengenai:
Nilai anggaran resmi dan sumber pendanaan pembangunan.
Nilai kontrak serta identitas perusahaan pelaksana.
Proses pemilihan penyedia dan kelengkapan dokumen pengadaan.
Hasil pengawasan teknis dan pemeriksaan mutu konstruksi.
Kesesuaian volume pekerjaan dengan pembayaran.
Dokumen serah terima pekerjaan dan pengelolaan aset.
Kondisi operasional pasar dan jumlah pedagang aktif.
Manfaat ekonomi pembangunan bagi masyarakat Lampung Barat.
Menurut Epriadi, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pembangunan digunakan dan sejauh mana hasil pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan publik, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pengecualian informasi yang sah.
PERCIBA Siapkan Langkah Pengaduan kepada Instansi Berwenang
Epriyadi menegaskan bahwa PERCIBA tidak akan berhenti hanya pada penyampaian surat konfirmasi.
Apabila permintaan klarifikasi tetap tidak memperoleh tanggapan dan hasil penelaahan menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang didukung bukti, PERCIBA akan mempertimbangkan langkah pengaduan kepada instansi pengawasan dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
PERCIBA juga mendorong agar pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian terhadap tata kelola pembangunan daerah yang menggunakan anggaran negara.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta penjelasan. Jika proyek itu dilaksanakan sesuai ketentuan, pemerintah tentu dapat menunjukkan dokumen dan hasil pekerjaannya. Tetapi jika memang ditemukan penyimpangan, jangan sampai persoalan tersebut dibiarkan tanpa pemeriksaan,” tegas Epriyadi.
Ia menambahkan, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab pelayanan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena surat resmi tidak mendapatkan jawaban. Pemerintahan yang baik harus berani terbuka, berani diperiksa, dan berani mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang negara,” ujarnya.
Publik Menunggu Jawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi komitmen keterbukaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merespons pengawasan masyarakat.
PERCIBA berharap Bupati Lampung Barat, Ketua DPRD, dan Inspektorat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut serta memastikan surat konfirmasi yang telah disampaikan memperoleh tindak lanjut yang jelas.
PERCIBA juga meminta Sekda Nukman memberikan penjelasan tertulis mengenai substansi pertanyaan yang telah diajukan, terutama terkait kedudukan dan tanggung jawabnya pada saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Lampung Barat sebagaimana disebut dalam surat konfirmasi.
Perlu ditegaskan, belum adanya jawaban atas surat konfirmasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, transparansi dan pemeriksaan objektif tetap diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Hingga berita ini disusun, tanggapan langsung dari Sekda Nukman, Bupati Lampung Barat, Ketua DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat belum diperoleh oleh pihak PERCIBA berdasarkan bahan pemberitaan yang disampaikan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.
Catatan Redaksi: Nilai proyek sekitar Rp70 miliar, kedudukan pejabat pada periode terkait, serta seluruh informasi mengenai pengadaan dan pelaksanaan pembangunan perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Dugaan penyimpangan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berwenang.bersambung.
#By Narasi Ref:( Sukran hadi/tim)
@Https//Info86News.com










