Prov Sutan Nasomal Tegas ke Presiden: Jangam Setujui Usulan Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat, Rakyat Sudah Tertekan Ekonomi
( Jakarta ),- Info86News,Com – Rabu.13 Mei 2025 – Wacana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang berniat memberlakukan sistem berbayar pada seluruh jalan provinsi di seluruh kota dan kabupaten wilayah Jawa Barat jika mendapat persetujuan, mendapat penolakan keras dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH. Ia meminta Presiden RI, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk tidak menyetujui atau menandatangani usulan tersebut.
“Pak Presiden, mohon jangan disetujui dan jangan diteken. Jalan tol berbayar saja sudah ada dan selama ini memberatkan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana mungkin jalan provinsi juga akan diberlakukan berbayar? Itu pikiran yang nyeleneh dan tidak masuk akal. Beban masyarakat Jawa Barat sudah sangat berat saat ini, justru jangan ditambah lagi. Mohon dipikirkan kembali dan jangan dipaksakan,” tegas Prof. Sutan Nasomal dalam wawancaIndonesia.
i panggilan telepon seluler dengan Pemimpin Redaksi media cetak dan online dari markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di Cijantung, Jakarta, pada Selasa (13/5/2025).
Menghadapi kondisi alur ekonomi yang belum membaik dan dirasakan semakin berat, terutama oleh masyarakat kecil karena daya beli di semua pasar tradisional masih terus menurun. Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH menjelaskan bahwa saat ini banyak dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat Jawa Barat, sehingga beban ini meningkatkan tingkat stres secara signifikan. Akibatnya, banyak warga yang mudah jatuh sakit akibat tekanan hidup yang ditanggung.
“Hasil pantauan kami di berbagai pasar tradisional menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih sangat rendah. Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan solutif, bukan pemimpin yang malah menambah kesulitan bagi rakyatnya. Banyak kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan belum mampu meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keseimbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tata negara, serta setiap keputusan harus berlandaskan nilai kemanusiaan. Tuntutan masyarakat Jawa Barat sebenarnya sederhana namun mendasar: tersedia lapangan pekerjaan yang luas, kemudahan mencari nafkah, kebutuhan pokok terpenuhi, anak dapat bersekolah, serta wilayah yang aman dan tenteram.
“Tuntutan ini bukan hal yang berlebihan dan seharusnya bisa diwujudkan oleh pemimpin yang bertanggung jawab. Namun, sayangnya banyak pemimpin daerah yang tidak peka terhadap penderitaan rakyatnya,” keluhnya.
Ia juga meminta Presiden RI untuk meninjau kinerja para pemimpin daerah tingkat provinsi yang dinilai tidak peduli dengan kesulitan ekonomi masyarakat. Sebab, sekitar 70% warga Jawa Barat yang memilih kepala daerah merupakan masyarakat golongan bawah atau yang tergolong miskin dan belum sejahtera.
“Memutus mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat kecil menjadi hal yang mudah bagi sebagian pemimpin daerah dengan mengeluarkan berbagai alasan dan peraturan baru. Namun dampaknya sangat luas: masyarakat kecil kehilangan penghasilan, warung dan pasar tradisional menjadi sepi, orang tua tidak memiliki pendapatan harian hingga anak-anak terpaksa putus sekolah, serta banyak rumah tangga yang berantakan karena tulang punggung keluarga tidak lagi bekerja,” urainya.
Jika usulan jalan provinsi berbayar ini disetujui, lanjutnya, biaya transportasi akan naik drastis yang berimbas pada kenaikan harga segala jenis barang dan kebutuhan pokok. Hal ini akan semakin menenggelamkan masyarakat Jawa Barat ke dalam kemiskinan.
“Pak Presiden, jangan biarkan tindakan pemimpin daerah yang hanya menambah beban dan kesulitan bagi rakyat, serta tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kami menantikan sikap tegas dan tindakan nyata dari Bapak Presiden yang benar-benar mencintai dan melindungi rakyatnya,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia
#By Narasi paker hukum.( Prof.DR Kh Sutan Nasomal.SH.MH.P.HD)
@Https//Info86News.com
