RAPBD Tanah Datar 2027 Capai Rp1,148 Triliun, Defisit Anggaran Diproyeksikan Rp33,46 Miliar
( TANAH DATAR ) — Info86News.com – Selasa.20/10/2026/- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah sebesar Rp1,148 triliun. Rancangan anggaran tersebut diproyeksikan mengalami defisit Rp33,46 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto.
Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027 disampaikan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar pembicaraan tingkat I sesi I, Senin (19/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, dan dihadiri Wakil Bupati, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta undangan lainnya.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1.115.275.780.219 atau sekitar Rp1,115 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.148.744.457.312 atau sekitar Rp1,148 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp33.468.677.093 atau sekitar Rp33,46 miliar.
Pemerintah daerah merencanakan pembiayaan netto dengan nilai yang sama untuk menutup defisit tersebut. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) dalam rancangan tersebut ditetapkan nihil.
Pemulihan Pascabencana Jadi Arah Pembangunan 2027
Dalam pengantar nota keuangannya, Bupati Eka Putra menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2025–2029.
Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”
Adapun tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 adalah “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Unggulan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemulihan Pascabencana Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut menjadi arah bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan menentukan prioritas pembangunan pada tahun mendatang.
Menurut Eka Putra, RAPBD 2027 dirancang untuk merespons dinamika ekonomi global dan nasional, sekaligus memprioritaskan pemulihan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pertanian, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui perencanaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan kemampuan keuangan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk mendukung pemulihan kondisi masyarakat pascabencana.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,115 Triliun
Berdasarkan nota keuangan RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar ditargetkan sebesar Rp1.115.275.780.219.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama.
Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai Rp200.771.591.077 atau sekitar Rp200,77 miliar.
Kedua, pendapatan transfer sebesar Rp914.004.189.142 atau sekitar Rp914 miliar.
Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp500 juta.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber terbesar dalam struktur pendapatan daerah yang direncanakan untuk tahun anggaran 2027.
Sementara itu, PAD yang ditargetkan sekitar Rp200,77 miliar menjadi salah satu komponen pendapatan yang perlu dikelola secara optimal sesuai potensi dan ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat mendukung pembiayaan program prioritas serta menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Belanja Daerah Direncanakan Rp1,148 Triliun
Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.148.744.457.312.
Dari jumlah tersebut, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp984.069.091.403 atau sekitar Rp984,06 miliar.
Di dalam kelompok belanja operasi, alokasi belanja pegawai direncanakan sebesar Rp619.909.239.419 atau sekitar Rp619,90 miliar.
Anggaran belanja tersebut menjadi bagian dari struktur pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun rincian lengkap seluruh kelompok belanja, termasuk belanja barang dan jasa, belanja modal, serta kelompok belanja lainnya, tercantum dalam dokumen nota keuangan beserta lampirannya.
Besaran dan komposisi belanja tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama untuk memastikan alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan RAPBD Berlanjut di DPRD
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, Anton Yondra, dalam pengantarnya
menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan pembicaraan tingkat I sesi I, yakni agenda penyampaian pengantar nota penjelasan bupati terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Tahapan penyusunan RAPBD sebelumnya telah diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara DPRD dan pemerintah daerah.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 tersebut telah ditandatangani pada 5 Agustus 2026.
Selanjutnya, rancangan APBD yang disampaikan pemerintah daerah akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027.
Sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD, pembahasan dilanjutkan pada Selasa (20/10/2026), pukul 09.30 WIB, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota penjelasan bupati.
Pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting untuk menyampaikan tanggapan, masukan, serta catatan terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Selanjutnya, proses pembahasan diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan mengenai arah kebijakan anggaran dan alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Tanah Datar.
Transparansi dan Ketepatan Sasaran Jadi Perhatian
Dalam penyampaian nota keuangan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya menyelaraskan sumber pendapatan dengan belanja prioritas, sesuai kebutuhan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan APBD juga mengacu pada prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan total belanja yang direncanakan mencapai Rp1,148 triliun, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki arah dan sasaran yang jelas.
Prioritas pada pemulihan pascabencana, penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian dari arah pembangunan yang akan dibahas dalam tahapan selanjutnya.
RAPBD 2027 tersebut saat ini masih berupa rancangan. Karena itu, besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum di dalamnya masih akan melalui pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.,
#By Narasi.( Maizetrimal,SH.)
@Https//Info86News.com
