Revitalisasi 73 Sekolah di Pasaman, Wartawan dan LSM Harus Aktif Awasi Pembangunan

banner 468x60

Pasaman, info86news.com Kucuran anggaran sebesar Rp64.276.298.075 atau sekitar Rp64,27 miliar untuk program revitalisasi 73 sekolah di Kabupaten Pasaman tahun 2026 menjadi bukti pentingnya perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, besarnya anggaran tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang serius agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat..

Dukungan tersebut harus disambut positif oleh pemerintah daerah, tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh masyarakat Pasaman. Sebab, fasilitas pendidikan yang layak merupakan kebutuhan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

Kita mendukung penuh program pemerintah pusat dalam membantu pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah di kabupaten pasaman. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang profesional dan bertanggung jawab.

Apresiasi harus berjalan seiring dengan pengawasan. Mendukung pembangunan bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, dan melakukan pengawasan bukan berarti menghambat program pemerintah.

Wartawan Bukan Sekadar Pemberita, tetapi Pengawal Kepentingan Publik

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara, wartawan dan jurnalis memiliki tugas penting untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta kepada masyarakat.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, wartawan tidak cukup hanya menyampaikan informasi seremonial mengenai dimulainya sebuah proyek pembangunan, tetapi juga perlu mengikuti perkembangan pekerjaan hingga selesai.

Wartawan perlu turun langsung ke lapangan, melihat kondisi pekerjaan, mendokumentasikan perkembangan pembangunan, memeriksa informasi yang diperoleh, serta meminta keterangan dari dinas terkait, kontraktor, konsultan pengawas, dan pihak berwenang apabila ditemukan persoalan.

Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pekerjaan, informasi tersebut harus ditelusuri secara profesional. Jangan membangun opini berdasarkan kabar sepihak. Hadirkan data, bukti, konfirmasi, serta berikan ruang hak jawab kepada pihak yang berkaitan agar pemberitaan tetap berada dalam koridor hukum dan kode etik jurnalistik.

Tugas wartawan bukan mencari-cari kesalahan, melainkan mengungkap fakta demi kepentingan publik. Jika pembangunan berjalan baik, sampaikan kepada masyarakat. Namun, apabila ditemukan persoalan, jangan takut menyuarakannya berdasarkan bukti dan hasil penelusuran.

LSM Harus Aktif Menjalankan Fungsi Kontrol Sosial

Begitu juga dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Organisasi masyarakat sipil memiliki ruang dan tanggung jawab untuk ikut mengawasi kebijakan publik serta pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.

LSM dapat melakukan pemantauan lapangan, mengumpulkan informasi, menyampaikan laporan berdasarkan bukti, serta mendorong instansi terkait melakukan evaluasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Pengawasan tersebut harus dilakukan secara independen, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan sampai fungsi kontrol sosial justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Wartawan dan LSM harus menjaga integritas. Jangan menjadikan profesi dan organisasi sebagai alat tekanan, apalagi meminta imbalan kepada pihak yang sedang diawasi.

Keberanian mengungkap fakta harus berjalan bersama kejujuran, independensi, dan tanggung jawab.

Jangan Tunggu Kerugian Negara Terjadi Baru Bertindak

Ada sebuah pepatah yang patut menjadi pengingat bersama:

“Kejahatan bukan semata-mata datang karena niat, tetapi juga karena adanya kesempatan.”

Pepatah tersebut mengingatkan kita bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka celah terjadinya penyimpangan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, proses pelaksanaan, hingga hasil akhir pembangunan.

Jangan sampai anggaran puluhan miliar rupiah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru tidak menghasilkan bangunan dan fasilitas sekolah sebagaimana mestinya.

Hal yang sama berlaku terhadap seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, baik jalan, jembatan, irigasi, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, maupun sarana pendidikan.

Setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat bagus dalam laporan administrasi, tetapi hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pengawasan sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembangunan Harus Diawasi Tanpa Pandang Bulu

Pemerintah daerah, dinas terkait, kontraktor, konsultan pengawas, wartawan, LSM, dan masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama bahwa pembangunan merupakan kepentingan publik.

Pemerintah dan pihak pelaksana pekerjaan juga tidak perlu alergi terhadap kritik maupun pengawasan. Jika pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan dan spesifikasi, sampaikan data serta penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada instansi berwenang, termasuk aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

Sumatera Barat membutuhkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat, khususnya insan pers dan LSM, harus terus aktif menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa pandang bulu.

Kita ingin seluruh bantuan pemerintah pusat benar-benar sampai kepada masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Sekolah harus menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman, jalan harus dibangun sesuai spesifikasi, jembatan harus memenuhi standar keselamatan, dan seluruh fasilitas publik harus memberikan manfaat sebagaimana tujuan anggarannya.

Jangan biarkan uang rakyat kehilangan manfaat akibat lemahnya pengawasan. Jangan beri ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap proyek pembangunan.

Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang dikucurkan, tetapi seberapa baik hasilnya dan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Uang negara adalah uang rakyat. Mengawasinya merupakan tanggung jawab bersama.

Salam kontrol sosial, salam satu pena!

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *