Surat Konfirmasi Pembangunan Pasar Tematik Danau Ranau Tak Dijawap, PERCIBA Sorot Sikap Sekda Lampung Barat: Jangan Abaikan Kontrol Sosial.
(Lampung Barat).info86news.com rabu 11/11/2026 Sikap diam Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Barat terhadap surat permohonan konfirmasi dan klarifikasi resmi terkait pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Pelopor Persaudaraan Cipta Bangsa (DPD PERCIBA).
Ketua DPD PERCIBA, Epriyadi, menyayangkan belum adanya tanggapan maupun jawaban tertulis dari Sekda Kabupaten Lampung Barat atas surat konfirmasi yang telah disampaikan pada 26 Oktober 2026.
Surat bernomor 187/KONF/DPP-PERCIBA/X/2026 tersebut ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Lampung Barat pada tahun 2023.
Surat tersebut secara khusus meminta penjelasan mengenai pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau di Pekon Lumbok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, yang berdasarkan informasi awal dan pemberitaan disebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp70 miliar.
Namun, menurut Epriyadi, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh jawaban ataupun penjelasan resmi atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan.
PERCIBA: Pejabat Publik Jangan Mengabaikan Permintaan Klarifikasi
Epriyadi menegaskan, surat yang disampaikan PERCIBA bukanlah tuduhan, apalagi bentuk penghakiman terhadap pejabat maupun pihak tertentu. Surat tersebut merupakan permintaan klarifikasi kelembagaan untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
“Kami sangat menyayangkan apabila surat resmi dari lembaga masyarakat yang meminta klarifikasi mengenai penggunaan anggaran pembangunan justru tidak mendapatkan tanggapan. Ini bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara,” tegas Epriyadi.
Menurutnya, sikap tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan klarifikasi tersebut patut menjadi perhatian serius. Terlebih, pejabat yang bersangkutan saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Lampung Barat dan memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Epriyadi bahkan menilai kondisi tersebut dapat mencoreng citra pemerintahan Kabupaten Lampung Barat apabila komunikasi dan keterbukaan terhadap permintaan informasi masyarakat tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Kami mempertanyakan, mengapa surat resmi yang disampaikan dengan itikad baik dan tujuan meminta penjelasan justru belum mendapatkan jawaban? Apakah tidak ada mekanisme untuk memberikan tanggapan kepada masyarakat dan lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial?” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila memang diperlukan koordinasi dengan perangkat daerah lain atau instansi yang memiliki dokumen teknis pembangunan, seharusnya hal tersebut dapat disampaikan secara tertulis, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.
Pembangunan Rp70 Miliar, Sejumlah Aspek Masih Memerlukan Penjelasan
PERCIBA menyatakan bahwa permohonan klarifikasi tersebut bukan tanpa alasan. Terdapat sejumlah aspek penting yang perlu dijelaskan oleh pemerintah daerah terkait pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau.
Di antaranya mengenai kepastian nilai anggaran dan sumber pendanaan, proses pengadaan barang dan jasa, identitas perusahaan pelaksana, nilai kontrak, kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, hingga kondisi pemanfaatan pasar setelah diresmikan pada 14 Juni 2025.
Selain itu, PERCIBA juga meminta penjelasan mengenai jumlah kios yang tersedia, tingkat keterisian, jumlah pedagang aktif, serta sejauh mana keberadaan pasar tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Menurut Epriyadi, pembangunan dengan nilai anggaran yang besar tidak cukup hanya dilihat dari berdirinya bangunan secara fisik. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban keuangan, dan manfaat pembangunan.
“Jangan sampai pembangunan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah hanya menjadi bangunan megah tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami ingin mengetahui berdasarkan data resmi, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana kondisi pemanfaatannya sekarang,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian alamat perusahaan, mutu konstruksi, maupun persoalan pelaksanaan pekerjaan yang berkembang dalam pemberitaan harus diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan resmi. PERCIBA tidak ingin menjadikan informasi yang belum terverifikasi sebagai kesimpulan adanya pelanggaran.
Sekda Diminta Menunjukkan Kepatuhan terhadap Prinsip Keterbukaan Informasi
PERCIBA mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Epriyadi, pejabat publik semestinya memberikan penjelasan terhadap permohonan informasi sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Apabila dokumen yang diminta berada dalam penguasaan perangkat daerah lain atau kementerian terkait, pemerintah daerah setidaknya dapat memberikan petunjuk mengenai instansi yang berwenang.
“Kami tidak meminta dokumen yang dikecualikan. Kami hanya meminta informasi yang memang dapat diakses publik. Kalau ada bagian dokumen yang dikecualikan, silakan disamarkan sesuai aturan. Tetapi jangan sampai seluruh permohonan klarifikasi tidak mendapatkan jawaban,” ungkapnya.
Ia menilai, sikap terbuka dari seorang pejabat publik merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
PERCIBA Beri Ruang Klarifikasi Sebelum Persoalan Diteruskan ke APH
Meski menyayangkan belum adanya tanggapan, Epriyadi menegaskan bahwa PERCIBA masih membuka ruang bagi Sekda Lampung Barat untuk memberikan penjelasan secara resmi.
PERCIBA berharap Sekda tidak menganggap permintaan klarifikasi tersebut sebagai bentuk serangan terhadap pribadi atau institusi pemerintah daerah. Sebaliknya, permintaan tersebut harus dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial yang bertujuan memperoleh kejelasan mengenai penggunaan anggaran pembangunan.
Namun, apabila tidak terdapat tanggapan maupun penjelasan yang memadai, PERCIBA menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan dengan menyampaikan dokumen dan informasi awal kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Salah satu instansi yang menjadi pertimbangan adalah Kejaksaan atau Kepolisian sesuai kewenangan masing-masing, agar informasi mengenai pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau dapat ditelaah untuk mengetahui apakah terdapat atau tidak terdapat peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
“Kami ingin persoalan ini terang. Kalau memang seluruh proses pembangunan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, silakan jelaskan dengan dokumen resmi. Tetapi apabila nantinya ditemukan indikasi penyimpangan, tentu ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh. Kami tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan atau menyimpulkan seseorang bersalah,” tegas Epriyadi.
Ia menambahkan, surat konfirmasi yang telah disampaikan, berikut bukti pengiriman dan penerimaannya, akan menjadi bagian dari dokumentasi kelembagaan PERCIBA apabila persoalan tersebut ditindaklanjuti kepada instansi berwenang.
Publik Menunggu Penjelasan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keterbukaan pemerintah bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui komunikasi dan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat sesuai ketentuan hukum.
Pembangunan Pasar Tematik Jelajah Danau Ranau diharapkan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek pembangunan fisik yang selesai diresmikan tanpa evaluasi manfaat yang jelas.
PERCIBA berharap Sekda Kabupaten Lampung Barat segera memberikan keterangan dan jawaban tertulis atas surat konfirmasi yang telah disampaikan.
“Harapan kami sederhana. Berikan penjelasan, tunjukkan dokumennya, dan jawab pertanyaan yang kami sampaikan. Jangan sampai masyarakat justru bertanya-tanya karena pejabat yang memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan tidak memberikan penjelasan atas permohonan klarifikasi resmi,” tutup Epriyadi.
Hingga berita ini disusun, berdasarkan keterangan Ketua DPD PERCIBA, pihaknya belum menerima tanggapan tertulis atas surat konfirmasi tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Sekda Kabupaten Lampung Barat maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan guna menjaga pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta. bersambung.
#By narasi penulis (Sukran hadi) @https//info86news.com
