Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah pemerintah yang paling nyata di mata masyarakat.
Karena itu, ia memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya pelayanan rumah sakit yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan saat membuka Entry Meeting Penilaian Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Selasa (21/7).
“Pelayanan publik adalah gambaran bagaimana kita melayani rakyat. Ketika pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial berjalan baik, maka masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah,” ujarnya.
Olehnya itu, Wagub Reny meminta seluruh rumah sakit terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat penerapan SOP, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
“Rumah sakit harus terus meningkatkan standar pelayanan, memperkuat SOP, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Satu pelayanan yang kurang baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan,” tegasnya menginstruksikan.
Wagub menambahkan bahwa penilaian Ombudsman RI harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.
“Masalah yang tidak diselesaikan hari ini akan tumbuh menjadi masalah baru ke depan. Karena itu, kita harus terus memperbaiki kualitas pelayanan,” imbuhnya agar perbaikan pelayanan publik harus diutamakan.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengembangkan inovasi melalui Command Center Berani Samporoa (0811-666-2222) sebagai pusat pengelolaan pengaduan masyarakat, serta aplikasi Sehati yang mengintegrasikan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan, layanan sosial, dan BPJS agar pelayanan semakin cepat dan terintegrasi.
Wagub Reny juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar bekerja secara kolaboratif dan mengedepankan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Yang kita buat itulah yang kita tulis. Jangan menulis sesuatu yang tidak kita kerjakan. Apa yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Perwakilan Pimpinan Ombudsman RI H. Nuzran Joher, S.Ag., M.Si., Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah Dr. M. Iqbal Andi Mangga, S.H., M.H., Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah Neng Elly, S.H., M.M., serta jajaran perangkat daerah terkait.
*Biro Administrasi Pimpinan*
