http://info86news.com | Saumlaki, 27 Maret 2026 – Pagi belum sepenuhnya ramai saat aktivitas layanan mulai berjalan di kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Di wilayah kepulauan yang menuntut ketahanan dan kesabaran, pelayanan perbankan bukan sekadar soal transaksi, tetapi tentang menjaga kepercayaan masyarakat di tengah berbagai keterbatasan.
Pimpinan Cabang, Frengky M.N. Wairata, memahami betul ritme kerja yang tidak selalu ideal. Ia mengakui, persepsi publik terkait perbedaan layanan dan waktu tunggu masih menjadi catatan yang terus dibenahi.
“Pada prinsipnya, semua perbankan memiliki standar operasional prosedur. Kami di Bank Maluku tetap berpedoman pada itu. Pelayanan dimulai pukul delapan pagi hingga sore hari,” ujarnya.
Namun, praktik di lapangan kerap tak sesederhana aturan di atas kertas. Di luar jam layanan, kebutuhan mendesak, terutama dari pemerintah daerah, seringkali tetap harus direspons.
Kondisi ini menuntut fleksibilitas, sekaligus memperlihatkan wajah lain pelayanan publik di daerah.
Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan nyata. Posisi wakil pimpinan cabang yang belum terisi membuat beban operasional bertumpu pada struktur yang ada. Akibatnya, distribusi waktu dan pelayanan kepada nasabah harus diatur dengan cermat.
“Pelayanan tetap kami utamakan, tetapi ritme kerja memang harus diperhitungkan karena tenaga masih terbatas,” kata Frengky.
Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan
Di tengah tuntutan pelayanan, transparansi menjadi kunci menjaga hubungan dengan nasabah. Frengky menegaskan, setiap produk perbankan disampaikan secara terbuka sejak awal, mulai dari pembukaan rekening hingga pengajuan kredit.
Nasabah, menurutnya, harus memahami tidak hanya prosedur, tetapi juga manfaat dan risiko dari setiap layanan. Informasi tentang suku bunga, fasilitas tabungan, hingga jenis kredit dijelaskan secara langsung.
“Nasabah harus tahu apa yang mereka dapatkan. Itu prinsip kami,” tegasnya.
Sistem pengawasan internal pun dijalankan melalui mekanisme kontrol rutin di setiap lini kerja. Audit internal dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelayanan. Jika ditemukan kekeliruan, koreksi dilakukan segera.
Meski demikian, ia mengakui masih ada ekspektasi publik yang belum sepenuhnya sejalan dengan mekanisme perbankan.
Salah satu yang kerap ditanyakan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang hingga kini belum tersedia di Bank Maluku.
“Kadang masyarakat ingin cepat selesai, tetapi ada tahapan yang harus kami penuhi,” ujarnya.
Akses Layanan di Wilayah Kepulauan
Sebagai bank daerah yang melayani wilayah kepulauan, tantangan tidak berhenti pada pelayanan di kantor cabang. Pemerataan akses menjadi pekerjaan besar yang terus diupayakan.
Saat ini, jaringan layanan mencakup dua cabang pembantu di Seira (Kecamatan Wermaktian) dan Larat (Kecamatan Tanimbar Utara). Sementara untuk layanan ATM, pusatnya berada di Saumlaki, termasuk di kawasan kantor bupati, dengan beberapa unit yang tersebar di titik strategis.
Namun, pengembangan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara instan. Semua rencana harus melalui skema Rencana Bisnis Bank (RBB) dan mendapatkan persetujuan dari kantor pusat.
“Kami sudah mengusulkan penambahan jaringan ATM, tetapi itu harus melalui persetujuan pusat,” jelas Frengky.
Di tengah keterbatasan fisik, layanan digital menjadi alternatif yang terus didorong. Aplikasi mobile banking Bank Maluku dan Maluku Utara kini telah digunakan oleh nasabah, dan selalu diperkenalkan sejak awal pembukaan rekening.
Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting, agar layanan digital tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan.(rls:jk)
