Padang, Sumatera Barat info86News.com Kasus pengeroyokan terhadap seorang wartawan di Sijunjung yang diduga terkait pemberitaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menuai kecaman keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Tindakan kekerasan itu dinilai serangan terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Kader GMNI Julianda Emen Sugito menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya.
“Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Ketika wartawan dianiaya karena memberitakan fakta, maka yang diserang bukan hanya dirinya, melainkan hak seluruh masyarakat untuk tahu apa yang terjadi di lingkungannya,” tegasnya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, pemberitaan soal PETI merupakan fungsi kontrol sosial yang wajib dijalankan media. Aktivitas itu sendiri terbukti merusak lingkungan: merusak hutan, mencemari sungai, hingga memicu risiko banjir dan longsor yang mengancam keselamatan warga.
Namun Emen menekankan, persoalan ini tidak bisa dinilai secara sepihak. Di sisi lain, banyak warga terlibat karena keterbatasan lapangan kerja dan ketiadaan alternatif penghidupan yang layak.
“Jangan salahkan wartawan yang menyampaikan fakta. Tapi jangan juga hanya tuduh masyarakat tanpa melihat kondisi ekonomi yang membelit mereka. Kita harus lihat akar masalahnya agar solusinya tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mendesak negara bertindak dua arah: menegakkan hukum tegas terhadap pelaku kekerasan dan tambang ilegal, sekaligus menghadirkan kepastian ekonomi. Salah satu langkah strategis adalah mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Penegakan hukum wajib berjalan, tapi harus dibarengi kebijakan yang memberi kepastian hukum, penghidupan layak, dan tetap menjaga alam. Ini tanggung jawab pemerintah,” katanya.
GMNI pun mengajak seluruh elemen masyarakat menghentikan ancaman dan kekerasan. Persoalan rumit seperti PETI, kata Emen, hanya bisa diselesaikan lewat dialog terbuka dan komitmen bersama, bukan dengan kekerasan yang justru menutup jalan penyelesaian.
“Masalah tidak selesai dengan membuang wartawan atau menindas warga. Yang dibutuhkan adalah keberanian duduk bersama mencari solusi yang benar-benar berpihak pada kepentingan banyak orang,” pungkasnya.
(Abdi Novirta)
