http://info86news.com | Saumlaki –Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahap finalisasi penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025.
Forum ini menjadi langkah penting sebelum dokumen ditetapkan sebagai acuan strategi investasi daerah.
FGD berlangsung pada Selasa, 18 Januari 2025 bertempat di Caffe Radja, Hotel Beringin Dua, Saumlaki dengan melibatkan perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga instansi vertikal.
Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda Kepulauan Tanimbar, Agustinus Songupnuan, dalam sesi diskusi menyatakan bahwa RUPM merupakan instrumen untuk percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa perangkat daerah teknis harus mulai menyiapkan studi kelayakan investasi berbasis sektor unggulan.
“Terkait visi, RUPM ini adalah instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tahun depan dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan yang bergabung harus melihat studi kelayakan pengembangan agropolitan dan bina politan sesuai rancangan bupati,” ujarnya.
Agustinus menambahkan bahwa setiap sektor teknis harus mampu menyusun data investasi konkret agar dapat dipromosikan kepada investor.
“Ketika ada pihak ingin investasi kelapa misalnya, kita harus punya data. Berapa nilai investasi? Dalam bentuk minyak berapa kebutuhannya per bulan? Ini harus disiapkan dinas teknis,” tegasnya.
Agustinus turut mengungkap pertemuan dengan Konsulat Kerajaan Belanda yang menyatakan ketertarikan berinvestasi pada sektor kelapa. Belanda mendorong hilirisasi penuh di Tanimbar agar buah kelapa tidak keluar sebagai bahan mentah.
“Mereka antusias jika industri kelapa berada di sini dan hasilnya tidak keluar dalam bentuk buah mentah agar produk turunannya lahir di Tanimbar,” ungkapnya.
Menurutnya, potensi kelapa di Tanimbar cukup besar dan dapat menjadi basis hilirisasi industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah daerah.
RUPM disusun sebagai pedoman pembangunan investasi jangka panjang, yang selaras dengan kebijakan regional, nasional, dan internasional.
Dokumen tersebut juga mendukung rencana strategis konektivitas dan perluasan akses, termasuk dorongan peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi bandara internasional.
Agustinus menyebut sejumlah manfaat strategis berdasarkan rekomendasi akademisi dan analis pembangunan, termasuk proyeksi masuknya tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan akses transportasi laut melalui ALKI 3, hingga posisi Saumlaki sebagai pintu selatan Maluku dan beranda terdekat NKRI.
Materi penyusunan RUPM dipaparkan oleh Dr. Maria Christina Endarwati, Ir., ST., MIUEM, akademisi dan praktisi perencana wilayah dengan pengalaman di sejumlah lembaga nasional dan internasional. Materi mencakup visi, regulasi, hierarki perencanaan nasional, analisis potensi daerah, hingga roadmap investasi jangka panjang.
Dokumen ini menjadi acuan sinkronisasi antara RPJMD daerah, RUPM provinsi, dan kebijakan penanaman modal nasional.
Dalam sambutannya, Agustinus mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar menyampaikan apresiasi kepada pemateri utama, Dr. Maria Christina Endarwati, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan.
“Terima kasih kepada Ibu Maria bersama tim konsultan yang bekerja keras menghadirkan materi dan memberi wawasan. Semua masukan hari ini menjadi catatan penting untuk penyempurnaan laporan akhir,” kata Agustinus.
Forum ini melibatkan peserta dari unsur pemerintah daerah, BUMN, akademisi, industri, lembaga pusat maupun daerah, serta asosiasi usaha dan media.
Di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, BPS, PT PLN, PT Telkom, PT Pertamina, dan Inpex Masela.(jk)
