KONFERENSI PERS Satu Tahun Program Unggulan Pasaman info⁸6news.com KONPRES Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pasaman bersama Kepala Dinas Sosial Arma Putra, didampingi jajaran Kepala Bidang Dinas Sosial, menyampaikan pelaksanaan Program Unggulan Pemutakhiran Data Program Keluarga Harapan (PKH) dalam konferensi pers di Media Center Diskominfo, Selasa (19/5/2026).
Pasaman, Sumatera Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suhery dan Wakil Bupati H. Parulian terus berkomitmen memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Melalui Program Unggulan Pemutakhiran Data PKH, pemerintah melakukan penyempurnaan data sosial secara menyeluruh hingga ke tingkat jorong dan nagari, guna menghilangkan ketidaktepatan sasaran dan memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan justru terlewatkan.
Kepala Dinas Sosial Arma Putra menjelaskan, proses pemutakhiran data dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mewajibkan pembaharuan data secara berkelanjutan dan sistematis. Pelaksanaan pengusulan bantuan dilakukan setiap tanggal 1–11 melalui operator data nagari, sedangkan pembaruan data dapat dilakukan kapan saja melalui jalur formal maupun partisipatif, dengan penetapan tingkat kesejahteraan (desil) dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Program PKH merupakan bantuan bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan yang tercatat dalam DTSEN pada kategori desil 1 hingga 4, dengan manfaat yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan lansia, dan disabilitas.
Dari data yang disampaikan, jumlah penerima manfaat PKH selama periode Januari–Maret 2025 tercatat sebanyak 14.499 kepala keluarga, April–Juni 2025 sebanyak 14.086 KK, Juli–September 2025 sebanyak 13.796 KK, Oktober–Desember 2025 sebanyak 13.798 KK, dan Januari–Maret 2026 sebanyak 12.900 KK. Perubahan jumlah penerima ini merupakan hasil dari proses pemutakhiran data yang mencakup perubahan status, peningkatan kesejahteraan, maupun kemandirian keluarga.
Sepanjang tahun 2025, proses verifikasi lapangan (ground checking) dilakukan oleh pendamping PKH terhadap 16.075 kepala keluarga dan oleh operator data nagari terhadap 5.673 KK. Saat ini, kegiatan verifikasi masih berlangsung untuk data PBI-JK Non Aktif sebanyak 3.336 KK, serta pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi penerima baru sebanyak 541 KK.
Arma Putra menjelaskan, untuk memastikan keakuratan data, pihaknya melakukan berbagai upaya seperti pemutakhiran data berkala, koordinasi dengan kecamatan dan nagari, serta menjadikan nagari sebagai pihak yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan data. Pemanfaatan teknologi digital juga terus ditingkatkan agar proses pembaruan data berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Bupati Welly Suhery menegaskan, data yang akurat menjadi dasar keberhasilan seluruh kebijakan sosial. “Program bantuan tidak akan berjalan maksimal jika datanya tidak tepat. Kita ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan, bukan kepada yang sudah mampu. Karena itu validasi data menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Proses pendataan dilakukan secara terbuka dan transparan, agar masyarakat dapat berperan serta mengawasi dan memberikan masukan. Masyarakat menyambut baik program ini karena dinilai mampu mewujudkan keadilan sosial dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman membuktikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga hadir melindungi warga rentan melalui kebijakan sosial yang tepat, adil, dan berpihak kepada rakyat kecil.
(Abdi Novirta)
