http://info86news.com | Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027, dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Usulan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output Tahun 2027 yang dibuka secara daring pada Senin (6/4/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penyusunan anggaran 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan dinamika global, namun tetap memastikan kualitas pelayanan publik tidak terganggu.
Menurut dia, efisiensi anggaran perlu diimbangi dengan output yang maksimal bagi masyarakat sesuai tugas dan fungsi kementerian.
Pembahasan KRO dan RO dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 dengan fokus pada penyusunan kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja serta implementasi program di lapangan.
Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya penyusunan usulan anggaran yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib dalam struktur, logika, serta pembiayaan.
Selain itu, evaluasi akan dilakukan terhadap kegiatan yang dinilai tidak seimbang antara realisasi fisik dan penggunaan anggaran agar dapat disesuaikan kembali secara lebih efisien, realistis, dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan sejumlah KRO dan RO yang digunakan sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, kata dia, pembahasan saat ini berpotensi menghasilkan perubahan struktur perencanaan anggaran yang akan diterapkan dalam penganggaran tahun 2027.
Rapat tersebut diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.(rls:tomy/jk)
