Sumatera Barat, Info86News.com Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P2NAPAS bersama media online Info86News berkomitmen membuka seluas-luasnya dugaan kejahatan korupsi yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kedua pihak menyatakan siap melaporkan setiap indikasi pelanggaran ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi keadilan dan kepentingan publik.
Langkah ini diambil menyusul temuan berulang BPK terkait kejanggalan pengelolaan anggaran, penyertaan modal BUMD, hingga potensi pemborosan dan kerugian keuangan daerah yang belum sepenuhnya dituntaskan secara transparan.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa temuan auditor negara bukan sekadar catatan administratif, melainkan bukti awal yang patut ditelusuri lebih dalam.
“Kami tidak akan diam melihat uang rakyat diduga disalahgunakan. LSM P2NAPAS siap menyusun berkas dan melaporkan setiap indikasi korupsi ke KPK agar ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya di Padang, Jumat (10/7).
Redaksi Info86News pun menyatakan siap mendukung upaya pengawasan publik dengan memberitakan fakta secara utuh, berimbang, dan berani.
“Media memiliki tanggung jawab memberitakan kebenaran. Info86News siap menjadi wadah penyampaian informasi agar masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan memastikan setiap temuan tidak tertutup atau dibiarkan begitu saja,” ujar perwakilan redaksi.
Pakar Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendukung langkah tegas ini. Ia menilai keterbukaan media dan peran aktif masyarakat adalah kunci pencegahan korupsi di daerah.
“Jangan biarkan ada yang ditutupi. Jika ada unsur pidana, KPK wajib turun tangan menelusuri siapa yang bertanggung jawab. Langkah LSM dan media ini sangat penting demi memulihkan kepercayaan publik,” ungkapnya.
LSM P2NAPAS dan Info86News mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan melaporkan kejanggalan yang ditemukan. Proses pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan terbuka, akuntabel, dan tidak pandang bulu.
Kedua pihak berkomitmen terus memantau perkembangan tindak lanjut temuan BPK serta proses hukum yang berjalan, dan akan menyampaikan perkembangannya kepada masyarakat luas.
( Abdi Novirta Dewan Redaksi Info86News.com )
