http://info86news.com |Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan seluruh proses layanan akan dimonitor dan dievaluasi agar masyarakat mendapat kepastian waktu, biaya, dan status pengurusani
“Kami ingin memastikan di internal benar-benar bersih. Organisasi harus sehat sehingga pemohon punya kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian urusannya bisa dilanjutkan atau tidak,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Evaluasi Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (18/11/2025).
ATR/BPN mencatat progres penurunan tunggakan layanan hingga 18.000 berkas sejak evaluasi internal dua pekan sebelumnya. Menteri Nusron menargetkan percepatan hingga akhir Desember untuk memastikan tidak ada permasalahan pertanahan yang tertunda.
Menteri Nusron menyampaikan ATR/BPN juga bersiap menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait residu dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai APBN.
Ia meminta langkah antisipatif yang konkret dan terukur dalam penyelesaian data maupun pertanggungjawaban program.
Jika pada awal 2026 penyelesaian tunggakan belum rampung, ATR/BPN berencana menerbitkan regulasi baru berbasis prinsip first in, first out untuk memastikan setiap berkas diproses sesuai antrean dan mencegah penumpukan layanan berulang.
Rapat evaluasi dipimpin Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan bersama Inspektur Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi.
Sementara pemaparan teknis disampaikan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi.
Rapat diikuti pejabat pimpinan madya dan pratama ATR/BPN, serta kepala kantor wilayah dan 88 kantor pertanahan yang menjadi prioritas penyelesaian layanan.(jk)
