Pemeriksaan saksi Kortastipitkor jangan sampai terhenti pada dokumen verifikasi dan SK Gubernur Sumsel karena dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel nominalnya lebih dari Rp. 1,8 trilyun tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024.

banner 468x60

Pemeriksaan saksi Kortastipitkor jangan sampai terhenti pada dokumen verifikasi dan SK Gubernur Sumsel karena dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel nominalnya lebih dari Rp. 1,8 trilyun tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024.

( Sumsel) – Info86News.com – Rabu.20/05/2026/-Ditengarai bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan rahasia ini menjadi bancakan oknum anggota Dewan dan para pemangku kepentingan sehingga berpotensi merugikan Keuangan negara ratusan miliar.

Terbukti BKBK Gubernur Sumsel di Kabupaten Banyuasin di bancak oleh oknum ASN DPRD Sumsel dan Kepala SKPD Banyuasin namun tak menyentuh ke anggota Dewan yang usulkan BKBK tersebut.

Produk barang jasa yang di biaya oleh Bantuan Keuangan bersifat khusus atas inisiatif Gubernur Sumsel ini diduga sudah tak layak pakai atau rusak berat dan ditengarai tampal sulam dengan dana APBD Kabupaten Kota.

Isue tak sedap beredar kalau Dana BKBK ini di mutilasi hingga lebih dari 20% seperti kasus korupsi dana BKBK Gubernur Sumsel di kabupaten Banyuasin yang di sunat hingga 20% dari nilai kontrak.

Kemudian pengalokasian dana ke salah satu Kabupaten hampir separuh dari dana alokasi bantuan Keuangan tersebut karena diduga Bupatinya kerabat dekat pemberi bantuan Keuangan tersebut.

Penyidik Kortastipitkor Mabes Polri sebaiknya fokus ke BPKAD Provinsi Sumsel karena Monitoring anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana BKBK ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Bendahara Umum Daerah tersebut.

Apakah SK Gubernur Sumsel terkait monitoring penggunaan Bantuan Keuangan tersebut dan pertanggung Jawaban penggunaan anggaran oleh SKPD terkait karena BKBK tidak dalam RKA dinas sehingga dana monitoring tidak di anggarkan.

Di khawatirkan dana BKBK Gubernur Sumsel di pergunakan untuk menutupi devisit anggaran dan membayar hutang Pemda atau diduga terjadi penyalahgunaan anggaran atau salah peruntukan.

Saat ini ada satu perkara di Polda Sumsel diduga terkait BKBK Gubernur Sumsel yaitu perkara dugaan korupsi ganti rugi tanah kolam retensi Simpang Bandara pada tahun 2021.

#By Narasi.(M.Tahan)
@Https//Info86News.com

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *