http://info86news.com | Jakarta, 16 April 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menggenjot penyelesaian berkas layanan pertanahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) akhir kuartal I tahun 2026 yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh jajaran untuk menuntaskan berkas layanan pertanahan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia menyampaikan bahwa progres penyelesaian berkas menunjukkan tren positif meski masih perlu percepatan.
“Sudah ada penurunan (jumlah berkas layanan pertanahan) selama satu kuartal ini. Level penurunannya sampai pada angka 22.000. Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas (yang masuk) di Q1-Q2-Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas,” ujarnya.
Ia juga meminta kantor wilayah yang masih memiliki tunggakan berkas tahun 2025 untuk segera melakukan langkah percepatan melalui rapat khusus.
“Kita tetap ada target penurunannya hingga mendekati nol berkas, kalau kita mau tertib pelayanan. Oleh karena itu, di akhir bulan Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, di akhir bulan Juni 2026 berkas Q2 2025 selesai,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya penyusunan strategi jangka panjang guna mencegah penumpukan berkas serupa di masa mendatang.
Ia mengarahkan jajaran untuk melakukan pembenahan melalui pendekatan teknologi, sistem informasi, serta standar operasional prosedur (SOP).
“Kita buat strategi untuk men-cleansing (berkas) model begini. Kemudian bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi. Apakah mitigasi secara teknologi atau sistem IT, lalu mitigasi secara SOP-nya bagaimana,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa progres penyelesaian berkas secara nasional menunjukkan peningkatan signifikan.
“Total penurunan berkas layanan pertanahan tahun 2025 hingga 12.285 berkas, ini pengurangannya cukup banyak meskipun kita kemarin mengalami libur hari raya yang cukup panjang,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor masih menjadi kendala dalam penyelesaian berkas, di antaranya sengketa lahan, permasalahan batas wilayah, serta kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi oleh pemohon.
“Ada yang sengketa, ada yang masih terjadi permasalahan batas, ada juga sebagian berkas yang sedang dilengkapi sehingga menunggu pemohon untuk datang kembali memberikan kelengkapan berkasnya,” ungkapnya.
Rapat pimpinan ini diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta kepala kantor wilayah BPN provinsi beserta jajaran, baik secara langsung maupun daring.
Dalam forum tersebut, masing-masing unit kerja juga memaparkan progres program dan layanan yang tengah dijalankan.(rls:ws/jk)
