PASAMAN, Info86NewsCom Pemerintah Kabupaten Pasaman terus berkomitmen memperkuat tata kelola data demi terwujudnya Satu Data Indonesia (SDI) yang akurat dan terpercaya. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Roichard, saat membuka kegiatan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Rabu (15/4/2026).
Acara yang berlangsung di Aula Puncak Tonang, Kantor BPS Pasaman ini turut dihadiri oleh Kepala BPS Pasaman Nita Andriyani selaku Pembina SDI, Kepala Dinas Kominfo Fatrizon selaku Wali Data, serta Sekretaris Bappeda Rahmad Gusveri selaku Koordinator SDI.
Dalam arahannya, Roichard menekankan bahwa data yang berkualitas adalah fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara BPS, Diskominfo, Bappeda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terus diperkuat.
“Kegiatan ini merupakan langkah penting mewujudkan statistik berkualitas melalui data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Angka-angka ini menjadi dasar penentu arah pembangunan agar tepat sasaran, bukan sekadar asumsi,” ujar Roichard.
Ia juga meminta Bappeda selaku koordinator agar lebih responsif, serta OPD produsen data untuk segera melakukan penilaian mandiri sesuai dengan 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator penilaian EPSS 2026.
Target Naikkan Nilai IPS
Sementara itu, Kepala BPS Pasaman, Nita Andriyani, menjelaskan bahwa evaluasi EPSS dilaksanakan dua tahun sekali dan menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Pada tahun 2024, nilai IPS Pasaman tercatat 2,64 dengan predikat Baik.
“Harapannya pada tahun 2026 ini nilai IPS kita bisa meningkat. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa kualitas tata kelola data di OPD semakin baik dan membaik,” jelas Nita.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo, Fatrizon. Tahun ini, fokus penilaian ditujukan kepada beberapa OPD, antara lain Dinas Pendidikan serta DPPRKLH. Fatrizon menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip satu data dan proses bisnis statistik agar indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.
Data untuk Kesejahteraan Masyarakat
Sekretaris Bappeda, Rahmad Gusveri, menambahkan bahwa data tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen administrasi. Data harus dimanfaatkan secara nyata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
“Saat ini IPS memiliki posisi sangat strategis. Selain menjadi IKU Pemkab, nilai ini juga digunakan oleh KemenPAN-RB dan Bappenas dalam penilaian kinerja nasional. Oleh karena itu, pengelolaan EPSS harus dilakukan dengan sangat serius,” tegas Rahmad.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Pasaman memastikan bahwa pembangunan ke depan akan terus berbasis data yang valid, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Pasaman Bangkit, Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan.
Jurnalis: Andi Novirta
