JAKARTA, Info86News.com Polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pemborosan anggaran Program Televisi dan Radio (TVR) Parlemen di lingkungan DPR RI harus segera dituntaskan secara terbuka dan transparan. Hal ini ditegaskan oleh Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia serta Ketua Umum YPLBH, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
“Kegaduhan akibat temuan BPK RI di tubuh DPR RI terkait program Televisi dan Radio Parlemen ini harus diteliti dan ditanggapi secara terbuka, jangan ada yang ditutupi. Sangat urgen Ketua DPR RI turun tangan menyelesaikan komplikasi permasalahan ini, jangan berlarut-larut,” tegas Prof. Sutan Nasomal di Jakarta, Jumat (10/7).
Pernyataan ini menyusul desakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) P2NAPAS yang meminta Sekretariat Jenderal DPR RI membuka secara rinci tindak lanjut temuan BPK tersebut.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah materi program hanya ditayangkan ulang tanpa produksi baru sesuai ketentuan kontrak, yang berakibat kelebihan pembayaran biaya produksi sebesar Rp368.270.270,27. Lebih jauh, terdapat selisih nilai hingga Rp1.790.700.000 antara kontrak yang disepakati Setjen DPR dengan penyedia jasa dibandingkan nilai kerja sama penyedia dengan stasiun televisi mitra.
Sementara itu, Ketua Umum LSM P2NAPAS Ahmad Husein Batu Bara menegaskan transparansi tidak dapat ditawar.
“Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kami juga meminta kejelasan soal penyusunan harga, negosiasi, dan pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen agar kejanggalan serupa tidak terulang,” ujarnya.
BPK sebelumnya telah merekomendasikan penarikan kelebihan pembayaran ke Kas Negara serta perbaikan sistem pengadaan jasa penyiaran. Pihak Setjen DPR diketahui telah menyatakan sepakat menindaklanjuti hal tersebut.
Redaksi Info86News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang dan akuntabel.
(Abdi Novirta)
Tagar:
#DPRRI #SetjenDPRRI #TemuanBPK #TVRParlemen #TransparansiAnggaran #ProfSutanNasomal #AkuntabilitasNegara!
