Pasaman, info86News.com Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pasaman menggelar konferensi pers bersama Kepala Dinas Pertanian, Prasetyo (didampingi jajaran pejabat), serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Akmal, di Media Center Diskominfo, Senin (18/5/2026). Dalam kesempatan itu, dipaparkan perkembangan dua program unggulan daerah: Layanan Bajak Gratis dan Pengawasan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Pasaman, Sumatera Barat – Sektor pertanian kembali menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasaman di bawah kepemimpinan Bupati Welly Suhery dan Wakil Bupati H. Parulian. Memasuki satu tahun pelaksanaan sejak diluncurkan pada Mei 2025, program unggulan Layanan Bajak Gratis terus diperkuat sebagai solusi nyata untuk memangkas biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas petani di seluruh penjuru daerah. Program ini menjadi landasan penting dalam agenda pembangunan daerah periode 2025–2030.
Program ini telah diuji coba secara resmi di lahan persawahan Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan disambut sangat antusias oleh para petani. Bupati Welly Suhery menegaskan, layanan ini lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap petani kecil yang selama ini terbebani tingginya biaya pengolahan lahan.
“Ini adalah wujud nyata perhatian kami untuk membantu meringankan beban petani, khususnya mereka yang kurang mampu. Program ini dirancang tepat sasaran, namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat berkelanjutan dan dinikmati sebanyak mungkin petani,” ujar Welly saat peluncuran perdana program tersebut.
Aplikasi Digital “BAGUS” Siap Dioperasikan
Guna menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, Dinas Pertanian Pasaman telah menyelesaikan pengembangan inovasi teknologi bernama aplikasi “BAGUS” – Bajak Gratis Untuk Semua. Kepala Dinas Pertanian, Prasetyo, menjelaskan bahwa sistem ini sudah siap diuji coba dan akan mulai dibuka pendaftarannya pada Mei 2026, dengan target pelaksanaan pembajakan dan masa tanam serentak pada Juni 2026 mendatang.
“Aplikasi ini diprioritaskan bagi petani yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Desil 1. Sistem bekerja secara otomatis, sehingga di luar kategori tersebut tidak dapat mengakses layanan ini. Kami juga terus mencari solusi agar petani yang layak namun belum masuk data tersebut tetap bisa dilayani,” jelas Prasetyo.
Untuk memastikan petani tidak kesulitan beradaptasi dengan teknologi, pihaknya akan mengerahkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk turun langsung membantu proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi di lokasi-lokasi pertanian. Di samping itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sedang disempurnakan agar setiap tahapan pelayanan berjalan tertib dari awal hingga selesai.
Pengawasan Ketat Atas Distribusi Pupuk Bersubsidi
Di sisi lain, pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap masalah klasik yang kerap dikeluhkan petani: kelangkaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi. Bupati Welly Suhery menegaskan telah ditemukan indikasi kuat adanya penyalahgunaan di mana pupuk yang dialokasikan untuk warga Pasaman justru dikirim keluar daerah atau dikuasai oleh segelintir pihak saja.
“Kami punya data dan informasi bahwa ada penyimpangan. Pupuk bersubsidi seharusnya menjadi hak petani kecil dan penggarap, bukan dinikmati oleh pemilik lahan luas saja yang memiliki puluhan hektar. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas,” tegas Welly dalam rapat koordinasi bersama kepala dinas dan camat se-Kabupaten Pasaman.
Prasetyo membenarkan bahwa kendala pendistribusian masih terjadi, salah satunya disebabkan oleh kelompok tani yang menutup diri dan enggan menerima anggota baru. Padahal, satu kelompok tani secara kapasitas dapat menampung hingga 125 orang, namun saat ini rata-rata hanya berisi 25 orang. Kondisi ini membuat ribuan petani belum terakomodir haknya.
Terkait ketersediaan, pada tahun 2025 lalu, Pasaman mendapatkan alokasi 2.281 ton pupuk Urea dan 1.695 ton pupuk NPK. Untuk tahun 2026 ini, alokasi dari Kementerian Pertanian jauh lebih besar, yakni 13.042 ton Urea, 15.945 ton NPK, 52 ton NPK formula khusus, serta 55 ton pupuk organik.
Sekretaris Daerah Pasaman, Yudesri, menekankan bahwa peningkatan kuota ini harus dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat, bahkan melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Ia juga meminta peran aktif pemerintah nagari untuk memberikan pemahaman kepada kelompok tani agar mau membuka pintu bagi petani baru, sehingga bantuan pemerintah benar-benar merata dan sampai ke tangan yang berhak.
(Abdi Novirta)
