Padang, Sumatera Barat, inho86news.com Perdebatan mengenai pertambangan emas di Sumatera Barat selama ini kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: penindakan hukum di satu sisi dan tuntutan ekonomi masyarakat di sisi lain. Namun, di balik dinamika tersebut, terdapat sebuah upaya penting yang belum banyak disorot secara utuh, yakni perjuangan menghadirkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi jangka panjang yang berkeadilan.
Sebagai Rakyat jelata, masyarakat, Biasa saya memandang langkah Bapak Kapolda Sumatera Barat dalam memperjuangkan WPR sebagai bentuk kepemimpinan yang patut diapresiasi. Tidak semua pemimpin bersedia melangkah sejauh itu—hingga ke Jakarta, menemui langsung Menteri—demi memperjuangkan sebuah skema yang memberi ruang legal dan terkontrol bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
Perlu dipahami, WPR bukan sekadar soal izin tambang. Ia adalah instrumen negara untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan rakyat berjalan sesuai hukum, memperhatikan keselamatan, menjaga lingkungan, serta memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat.
Dalam konteks Sumatera Barat, di mana pertambangan rakyat telah berlangsung turun-temurun, WPR menjadi jembatan antara penegakan hukum dan realitas sosial di lapangan.
Selama ini, operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kerap menimbulkan dilema. Di satu sisi, negara wajib menegakkan hukum dan melindungi lingkungan. Namun di sisi lain, ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor ini karena keterbatasan lapangan kerja. Tanpa solusi yang adil, penertiban semata justru berpotensi melahirkan persoalan sosial baru.
Di sinilah nilai penting dari perjuangan menghadirkan WPR. Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak harus berdiri sendiri, melainkan dapat berjalan beriringan dengan upaya membuka akses ekonomi yang sah bagi rakyat. Kepedulian ini mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan ketertiban hari ini, tetapi juga masa depan anak cucu dan kemenakan kita di ranah Minang.
Lebih jauh, WPR juga menjadi upaya mencegah penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, masyarakat dapat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton atau korban dari praktik pertambangan ilegal yang kerap merugikan lingkungan dan sosial.
Tentu, keberhasilan WPR tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat penegak hukum, serta masyarakat harus berjalan seiring. Namun, inisiatif dan komitmen yang ditunjukkan oleh Kapolda Sumatera Barat layak menjadi contoh bahwa pendekatan humanis dan solutif adalah bagian penting dari kepemimpinan di sektor yang kompleks seperti pertambangan.
Pada akhirnya, masa depan Sumatera Barat tidak hanya ditentukan oleh seberapa tegas hukum ditegakkan, tetapi juga oleh seberapa bijak negara menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Upaya memperjuangkan WPR adalah ikhtiar menuju keseimbangan itu—sebuah langkah yang patut didukung demi masa depan ranah Minang yang berkelanjutan. ( Abdi Novirta )
