Pasaman, Info86News.com Menanggapi pemberitaan mengenai tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten Pasaman dalam sejumlah rapat kerja, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Nelfri Asfandi, S.Pt., menyatakan kritik yang disampaikan melalui media merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dan menjadi pengingat bersama bagi seluruh elemen lembaga legislatif.
Nelfri menyampaikan pihaknya tidak menanggapi hal ini secara reaktif, melainkan menjadikannya sebagai cerminan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.
“Kami sangat menghargai peran media yang konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial. Setiap perhatian dan masukan yang disampaikan menjadi pengingat nyata bagi kami untuk terus meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme dalam memikul amanah rakyat,” tegasnya.
Ia menegaskan kehadiran anggota dalam setiap agenda resmi—mulai dari rapat kerja hingga sidang paripurna selalu dicatat dan dievaluasi secara ketat. Pimpinan DPRD bersama Badan Kehormatan telah memiliki mekanisme jelas untuk menindaklanjuti setiap ketidakhadiran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami memiliki aturan disiplin internal yang tegas, termasuk mekanisme pemberian sanksi melalui Badan Kehormatan. Di sisi lain, kami juga perlu memahami bahwa sebagian anggota sedang menjalankan tugas kedewanan di luar gedung, seperti kegiatan reses, konsultasi, maupun kunjungan kerja yang sama pentingnya dalam menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Nelfri.
Lebih lanjut, ia meminta penilaian kinerja DPRD tidak hanya terpaku pada kehadiran fisik di ruang sidang semata, melainkan dilihat secara menyeluruh dari kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan di berbagai forum.
“Kami terbuka lebar terhadap evaluasi. Dalam waktu dekat, sistem pemantauan internal akan kami perkuat dan kami terus mendorong peningkatan kedisiplinan sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus kelembagaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataan, Nelfri menegaskan kemitraan harmonis antara legislatif dan media sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif.
“Kami berkomitmen menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sinergi dengan media bukan kami anggap sebagai ancaman, melainkan kekuatan penting untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” pungkas Nelfri.
(Abdi Novirta)
