http://info86news.com | Palu, 1 April 2026 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum hak atas tanah saat memberikan kuliah umum di UIN Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menyampaikan bahwa tanah yang belum bersertipikat belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa program legalisasi tanah seperti PRONA yang kemudian dilanjutkan menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Menteri Nusron juga mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui bantuan sosial, melainkan melalui pemberian akses legal, termasuk terhadap tanah.
Sertipikat tanah, menurutnya, menjadi bagian penting dari akses tersebut yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak dapat dijadikan jaminan, tidak dapat diakses dalam sistem keuangan formal, serta berpotensi menimbulkan konflik.
Oleh karena itu, percepatan sertipikasi tanah terus dilakukan oleh pemerintah.
Hingga saat ini, jumlah sertipikat tanah meningkat dari 45 juta sebelum 2017 menjadi 126 juta, meski masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Melalui kegiatan ini, Menteri Nusron berharap mahasiswa dapat lebih peduli terhadap isu pertanahan dan berperan dalam menyebarkan kesadaran pentingnya kepastian hukum atas tanah di tengah masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim, serta Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir beserta civitas academica.(rls:tomy/jk)
