KELUH KESAH DAN KEPILUAN DIBALIK PASCA GALODO.
( BATIPUH SELATAN ) – Info86News.com – Selasa.07/04/2026/-Riuh rendah jeritan warga di media sosial mengenai dugaan pengabaian bantuan pasca-bencana galodo November 2026 di Nagari Sumpur akhirnya menemui titik terang. Sebuah investigasi singkat mengungkap adanya benang kusut antara realita di lapangan, status kepemilikan tanah, dan prosedur birokrasi yang kaku.
Tim kami menelusuri kebenaran di balik klaim keluarga inisial M dan ES yang sempat viral karena mengaku “terlupakan” oleh negara. Jejak Digital Invo 86 News.Com Posko
Pemerintah Nagari Sumpur tidak tinggal diam menghadapi tudingan tersebut. Dalam klarifikasi resmi di Kantor Wali Nagari, Senin (05/04), Reza Espan selaku Kepala Jorong menjelaskan bukti yang mematahkan narasi “nol bantuan”.
Distribusi Logistik: Berbeda dengan klaim di media sosial, data pemerintah menunjukkan bantuan sembako telah disalurkan.
Metode Jemput Bola: Perangkat Nagari mengklaim telah mengantarkan bantuan langsung ke pintu rumah keluarga M dan ES.
Bukti Otentik: “Kami memiliki dokumentasi foto saat penyerahan. Tidak ada yang ditinggalkan dalam hal kebutuhan pokok,” tegas Reza.
2. Sengketa Huntara: Siapa Pemilik Sebenarnya?
Titik krusial konflik ini ternyata bukan pada urusan perut, melainkan pada bantuan Hunian Sementara (Huntara). Penelusuran lebih dalam mengungkap bahwa status rumah yang ditempati keluarga M dan ES berada di atas “tanah goyang” secara administratif.
Temuan di Lapangan:
Status Tanah: Lahan tersebut secara sah merupakan milik Nurbaiti.
Kepemilikan Bangunan: Bangunan yang rusak akibat galodo diklaim bukan milik pribadi keluarga M dan ES, melainkan milik keluarga Ibu Mailis.
Ahli Waris Sah: Muncul nama Bezi Rahmat Agus sebagai ahli waris yang memiliki bukti kuat atas bangunan tersebut.
Secara hukum, bantuan renovasi atau pembangunan kembali tidak bisa dijatuhkan kepada penyewa atau penghuni tanpa hak milik, demi menghindari gugatan hukum di kemudian hari.
3. Tabel: Perbandingan Klaim vs Fakta Lapangan
Komponen Bantuan Klaim Keluarga (M/ES) Fakta Pemerintah Nagari Status Verifikasi
Sembako/Logistik Tidak Menerima Diantar langsung ke rumah Terverifikasi (Ada Foto)
Dana Huntara Diabaikan/Dipersulit Kendala status kepemilikan tanah Kendala Administrasi
Status Usulan Tidak Diusulkan Nama sudah masuk daftar usulan Proses
Dilema Kemanusiaan di Tengah Regulasi
Wali Nagari Sumpur, Fernando, melalui perwakilannya menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah harga mati. Pemberian bantuan Huntara kepada pihak yang tidak memiliki hak atas tanah atau bangunan berisiko memicu konflik horizontal antarwarga.
”Kami tetap mengusulkan nama mereka ke tingkat kabupaten. Namun, eksekusi bantuan harus tunduk pada regulasi. Kami tidak ingin niat baik membantu justru berakhir di ranah hukum karena salah sasaran,” ujar pihak Nagari.
Kesimpulan Investigasi
Keluhan yang viral di media sosial tampaknya bersumber dari ketidakpahaman mengenai prosedur bantuan infrastruktur yang memerlukan legalitas lahan. Pemerintah Nagari Sumpur terbukti telah menjalankan kewajiban logistik dasar, namun terbentur dinding aturan dalam hal bantuan fisik rumah.jelas,
#By Narasi penulis.( Maizetrimal.SH.)
@Https//Info86News.com
